Pemerintah Baru, Program Kerja Baru, Ladang Korupsi Baru?

Program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan program serupa di negara lain. Misalnya, Jepang telah menjalankan program makan siang gratis di sekolah selama lebih dari 100 tahun, bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah dengan memberikan makanan bergizi setiap hari. 

Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pada asupan gizi yang seimbang, termasuk protein dan produk susu, yang penting untuk perkembangan mental dan emosional anak. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis di Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu. 

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk kebutuhan untuk memastikan distribusi yang efektif dan pemantauan kualitas makanan. Selain itu, program ini berencana untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan makanan, yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. 

Dari segi pendanaan, alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 71 triliun, meskipun lebih kecil dari perkiraan awal yang mencapai Rp 100 hingga Rp 200 triliun. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang matang agar program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

 Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam tujuan pemenuhan gizi anak, pendekatan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan program ini menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Jepang.

Program "Makan Bergizi Gratis" dari pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang baik untuk menjamin keberlanjutannya. Pengawasan dapat dilakukan melalui pembentukan tim independen, sistem pelaporan yang transparan dan real-time, serta pelibatan aktif masyarakat dalam monitoring program. 

Selain itu, digitalisasi sistem distribusi dan monitoring, pembuatan database penerima manfaat yang akurat, serta pelaporan keuangan yang transparan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan program ini. 

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata seperti penurunan angka stunting secara signifikan, peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan kemandirian pangan berbasis potensi daerah. 

Keberlanjutan program dapat dijamin melalui ketersediaan anggaran jangka panjang, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan sistem produksi pangan mandiri, serta kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program, diperlukan sistem pengadaan barang yang transparan, pelaporan keuangan yang real-time dan terbuka untuk publik, penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, serta pembentukan sistem pengaduan masyarakat yang efektif. 

Dengan penerapan sistem yang baik dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa.