Memilih Pemimpin Tanpa Partai

Memandang tatacara pemilihan sebagaimana yang diuraikan di atas, mekanisme pemilihan Presiden pun jadinya mengikuti jenjang karir dari RT. Sehingga pada akhirnya calon Presiden berasal dari para Gubernur terpilih, yang berarti dari 33 Provinsi, akan ada 16 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dari 16 pasangan calon, tinggal disusutkan melalui musyawarah atau pemilihan di MPR sehingga hanya tersisa katakanlah 3 pasang calon saja.

Barulah kemudian dilakukan Pemilu agar Presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih.

Mengikuti pola di atas, apabila pemilihan untuk setiap level/tingkat dari RT sampai dengan Presiden dilakukan satu tahun sekali, maka di tahun pertama setelah Pemilu pemilihan Presiden dan MPR, dilakukan pemilihan Lurah/Kepala Desa dan seterusnya sampai di tahun kelima dilakukan kembali Pemilihan Presiden dan MPR.

Demikian diantaranya beberapa gagasan yang saya angkat tentang sistem kepemimpinan dan pemerintahan di Indonesia, hal utama yang ingin ditekankan adalah:

Pertama, perlunya kesadaran akan pentingnya posisi RT sebagai ujung tombak pemerintahan, seorang Ketua RT mestilah mengikuti pendidikan khusus dari Pemerintah dan mendapat fasilitas sepadan dengan beban yang diembannya dalam menjalankan fungsi dan peran kepemimpinan serta kepemerintahan.

Yang kedua, adalah tidak diperlukannya keberadaan partai, melainkan partai yang banyak bisa jadi organisasi kemasyarakatan saja. Partai bisa mengusung dan menyampaikan ideologi dan pemikirannya di sebuah wadah, semisal lembaga pendidikan kepemimpinan dan pemerintahan, tempat semua Abdi Negara mendapatkan pendidikan yang diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

---

Artikel di atas diambil dari Buku Hikmat yang ditulis oleh Aryandi Yogaswara, untuk membaca Buku Hikmat secara lengkap bisa mengunjungi blog:

http://bukuhikmat.blogspot.co.id