Yakni menurunkan angka kelahiran 50 persen tahun 1990 dibandingkan tahun 1970, dan  mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera ( NKKBS).
Sejak itulah mulai ada tanda-tanda TFR menurun. Mulai terjadi  pergeseran struktur penduduk menurut umur . Diikuti laju pertumbuhan penduduk yang bergerak turun.  Beberapa indikator program KB lainnya menunjukkan tren membaik.
Sejak awal 1980, program KB tidak saja mulai berhasil menurunkan jumlah anak dalam setiap keluarga. Program telah berhasil pula mengubah paradigma "Banyak Anak Banyak Rejeki" menjadi  "Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera".
Dampak fenomenal program ditandai  keberhasilan menurunkan TFR dari 5,6 anak per wanita pada 1970 menjadi 2,6 anak pada 2002. Saat memasuki era demokratisasi, TFR tidak lagi mengalami pergeseran berarti sampai tahun 2012.
Tetapi tahun 2017 TFR mulai kembali menunjukkan tren penurunan menjadi 2,4 anak per wanita.  Ada pula strategi pencitraan kontrasepsi melalui program  Lingkaran Biru (Libi) dan Lingkaran Emas (Limas). Di sini masyarakat diberi beragam pilihan dalam memutuskan  cara ber-KB. Sebagai tanda bahwa program KB di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Bukan sebuah program paksaan.  Juga ada gerakan "lantainisasi" di kalangan keluarga peserta KB kategori pra-sejahtera (miskin).
Gerakan ini bersinergi dengan program  Pasar Minggon, Bangga Sukadesa, Takesra-Kukesra hingga UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). UPPKS adalah sebuah program pengembangan dari "Income Generating Project"atau peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari wadah yang akan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Upaya memberdayakan peserta KB dari sisi ekonomi berskala rumahtangga/keluarga oleh BKKBN itu diperkuat dengan dukungan kredit murah dari pemerintah. Agar tepat sasaran, BKKBN menelurkan data operasional bernama "Pendataan Keluarga". Hasil Pendataan keluarga di antaranya menghasilkan pengelompokan keluarga menjadi Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus. Istimewanya, data yang dihasilkan "by name' by address". Â
Itulah sebuah strategi cemerlang BKKBN dalam membuka peluang bagi peserta KB untuk berusaha di kegiatan ekonomi produktif keluarga. Sehingga norma "bahagia sejahtera" dalam NKKBS bisa diwujudkan. Bukan hanya norma "keluarga kecil" saja. Sukses itu membawa Presiden Soeharto menerima award dari sejumlah lembaga dunia. Satu di antaranya berupa "UN Population Award".
Penghargaan itu diterima pada dasawarsa 1989. Satu tahun sebelumnya, Presiden Soeharto  menerima "Global Statement Award" dari population Institute, AS. Penghargaan ini selanjutnya diberi nama "Soeharto Award" dan untuk kali pertama diterima oleh Presiden Zimbabwe. Penghargaan lainnya, oleh UNFPA (Dana Kependudukan PBB) Indonesia ditetapkan sebagai satu dari empat negara di dunia sebagai "Center of Excellence" di bidang KB dan pemberdayaan keluarga.  Sejak penetapan itu, tepatnya di dasawarsa 1990, puluhan negara dengan ratusan perutusan berguru program KB dan pemberdayaan keluarga di Indonesia. Banyak desa menjadi wilayah percontohan yang dikunjungi delegasi asing.
Tak ketinggalan, BKKBN aktif  memberikan pelatihan  dengan materi pokok kesehatan reproduksi dan kontrasepsi kepada semua mitra kerja. Calon kepala desa, kepala desa terpilih, camat hingga bupati dan walikota juga menjadi target sasaran pelatihan. Termasuk Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan banyak Kelompok Kegiatan (Poktan) lainnya. Kunci dari pergerakan di lapangan yaitu para Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB). Mereka dibantu para PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) dan sub-PPKBD, atau lebih dikenal sebagai kader KB. Mereka terserak hingga ke ujung dusun. Berapi-api mendengungkan: "KB itu penting,"KB itu untuk membangun keluarga sejahtera. KB itu memutus rantai kemiskinan".  Maka lahirlah slogan pada masa sekitar 1980an yaitu, "2 Anak Cukup. Laki Perempuan Sama Saja".
Perjalanan sejarah BKKBN sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman.  Terjadi empat tahap dalam transisi demografi Indonesia yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah serta dukungan dari mitra kerja strategis.  Pada awal pembentukan, BKKBN hanya fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta Baru (PB) KB. Pelaksanaan kegiatannya masuk dalam  tahap Perluasan jangkauan.  Pada tahap kedua, BKKBN melangkah pada  PUS, PB dan Peserta Aktif (PA), yang dilaksanakan melalui tahap  Pembinaan .
