Perkembangan Demokrasi di Indonesia yang Semakin Membaik

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang berarti menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Namun, apakah yang dimaksud dengan demokrasi?

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos yang berarti rakyat atau khalayak. Sedangkan Kratos berarti pemerintah. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Pada hakikatnya demokrasi meliputi tiga hal yakni Pemerintahan dari Rakyat  berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat. Pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi serta program-programnya. 

Pemerintahan oleh Rakyat yang berarti Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. 

Pemerintahan untuk Rakyat yakni Kekuasaan yang diberikan  rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Baik disampaikan secara langsung maupun melalui media. 

Demokrasi dilakukan supaya kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi 

1. Memiliki Perwakilan Rakyat

Perwakilan Rakyat di Indonesia yakni lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakilkan melalui anggota DPR ini.

2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara.

Seluruh Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini juga untuk mencegah praktek korupsi yang merajalela.

3. Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kepentingan atau kekuasaan rakyat. Yang mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan adil.

4.  Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Penyelenggaraan pemilihan umum ini merupakan  pesta rakyat yang harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

5. Terdapat Sistem Kepartaian

Partai merupakan sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi untuk menjadi penerus aspirasi. Tujuannya agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat harus berani mengambil tindakan hukum.

Adapun tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan rakyat yang sejahtera, adil dan makmur dengan  mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum :

1. Kebebasan Berpendapat

Tujuan demokrasi yakni memberi kebebasan dalam berpendapat dan beraspirasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapatnya dan menyuarakan aspirasinya. 

2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban 

Demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat ataupun suatu negara. Demokrasi akan menjamin hak setiap warga negara dan lebih mengutamakan musyawarah untuk memecahkan suatu masalah agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

3. Mendorong Masyarakat untuk Aktif dalam Pemerintahan 

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat yang akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan yakni mulai dari pemilihan umum secara langsung sampai memberi aspirasi mengenai kebijakan publik. Rakyat didorong aktif supaya terlibat dalam bidang politik untuk memajukan kinerja pemerintahan suatu negara.

4. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan 

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat yang berarti rakyat berhak memberikan aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, supaya tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. 

Dengan adanya demokrasi diharapkan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, yang mana  Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat. 

5. Mencegah Perselisihan 

Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Dengan hal tersebut diharapkan bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.

Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah atau ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini .Berikut perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa lampau sampai saat ini :

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer merupakan demokrasi pertama di Indonesia. Demokrasi ini mengutamakan peranan parlementer serta partai-partai. Hal ini mengakibatkan persatuan yang ada selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor. konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia.

Karena lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. 

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden Ir. Soekarno. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi ini sangat tidak tepat. Dapat terlihat dari kebijakan mengangkat presiden seumur hidup, menghilangkan pemilu presiden pada masa itu, melemahnya peran lembaga perwakilan rakyat, lahirnya absolutisme yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, dan ketegangan pers.

3. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1965-1998)

Karena banyak kekurangan dari sistem demokrasi terpimpin, serta pecahnya Peristiwa G30S/PKI, Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa Orde Baru. Era pemerintahan Soeharto ini tercetusnya Demokrasi Pancasila. 

Penamaan itu diambil karena demokrasi pada masa ini dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila jauh lebih baik dari Demokrasi Terpimpin, tetapi sistem politik ini masih tidak memberikan ruang untuk berdemokrasi dalam kehidupan politik. Sehingga maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997.

4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang

Setelah lengsernya pemerintahan soeharto, maka terbentuknya awal era  reformasi yang mengubah sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. PPrinsip-prinsip demokrasi pun sangat tercermin dalam pemerintahan. Seperti, kebebasan pers dikembalikan dengan pembubaran lembaga-lembaga anti kebebasan pers, rakyat mendapatkan haknya untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi.

Sampai saat ini, demokrasi masih menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi dapat ditanamkan melalui pendidikan di sekolah.