Perkembangan Demokrasi di Indonesia yang Semakin Membaik

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang berarti menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Namun, apakah yang dimaksud dengan demokrasi?

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos yang berarti rakyat atau khalayak. Sedangkan Kratos berarti pemerintah. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Pada hakikatnya demokrasi meliputi tiga hal yakni Pemerintahan dari Rakyat  berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat. Pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi serta program-programnya. 

Pemerintahan oleh Rakyat yang berarti Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. 

Pemerintahan untuk Rakyat yakni Kekuasaan yang diberikan  rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Baik disampaikan secara langsung maupun melalui media. 

Demokrasi dilakukan supaya kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi 

1. Memiliki Perwakilan Rakyat

Perwakilan Rakyat di Indonesia yakni lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakilkan melalui anggota DPR ini.

2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara.

Seluruh Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini juga untuk mencegah praktek korupsi yang merajalela.