Serikat pekerja menyumbangkan sekitar $239,6 juta atau Rp3,75 triliun, mendukung kandidat yang berfokus pada hak-hak pekerja, akses kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja, yang didominasi oleh Partai Demokrat.
Meskipun kontribusi ini lebih kecil dibandingkan PAC korporasi, kandidat yang didukung serikat pekerja memainkan peran penting di negara-negara bagian kunci, di mana isu-isu buruh tetap menjadi perhatian utama pemilih.
Dukungan serikat pekerja terus membentuk hasil pemilu di negara bagian dengan sejarah serikat pekerja yang kuat, meskipun kontribusi ini masih tertutup oleh sumber daya besar dari PAC korporasi.
Kontribusi ideologis menjadi kategori pendanaan ketiga yang besar, dengan kelompok-kelompok yang berfokus pada isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan nilai-nilai konservatif mengarahkan sekitar $1,2 miliar atau Rp18,79 triliun kepada kandidat pilihan mereka.
Mereka berani "menginvestasikan" dana masif tersebut untuk mendukung kandidat yang mendukung kebijakan iklim yang agresif pada Partai Demokrat, ataupun kelompok konservatif yang memberikan jumlah serupa kepada kandidat Partai Republik yang mempromosikan pembatasan regulasi dan pemerintahan terbatas.
Karakter polaristik dari kontribusi ini memperkuat perpecahan partai, karena kandidat terpaksa mengadopsi sikap ekstrem untuk mendapatkan dana dari kelompok ideologis yang sejalan.
Perpecahan dalam pendanaan ini menunjukkan bagaimana dukungan finansial membentuk wacana politik Amerika dengan menarik kandidat menjauh dari posisi moderat.
Akibatnya, potensi untuk kompromi bipartisan berkurang, karena kontribusi dari masing-masing kelompok mendorong para pejabat terpilih untuk tetap setia pada posisi yang terpolarisasi yang mungkin tidak mencerminkan pandangan pemilih yang lebih luas.
Kemenangan Partai Republik dalam Pemilihan Presiden dan Kepercayaan Diri dari Kalangan Konservatif yang Semakin Menguat
Pemilihan presiden 2024 berakhir dengan kemenangan telak dan menentukan bagi kandidat Partai Republik, Donald J. Trump, yang menandai kembalinya presiden ke-45 tersebut ke Gedung Putih setelah periode ketidakstabilan politik yang signifikan sepanjang 2020-2024.
