Sektor Keuangan di Bawah Prabowo Subianto, Tantangan dan Reformasi yang Tidak Pasti

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diprediksi akan banyak kekhawatiran yang mendalam terkait kurangnya kebijakan yang jelas dan terarah mengenai inklusi keuangan, keuangan digital, keberlanjutan, dan masalah korupsi. 

Situasi ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang pesat. 

Apabila pemerintahan yang baru tidak segera mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah struktural ini, sektor keuangan Indonesia berisiko terus tertinggal dari pesaing regional lainnya, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand. 

Ketertinggalan ini tidak hanya akan mengganggu daya saing ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan prospek ekonomi jangka panjang Indonesia. Keterbatasan dalam inovasi, akses ke layanan keuangan yang memadai, dan ketidakpastian regulasi dapat menghalangi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemerintahan Prabowo berada pada momen penting dalam menentukan arah kebijakan sektor keuangan. Apakah dia akan mengambil kesempatan untuk membangun sistem keuangan yang dinamis, transparan, dan inklusif masih harus dilihat. 

Selain itu, keberhasilan dalam menangani tantangan ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dan menerapkan kebijakan yang dapat merangkul semua lapisan masyarakat. 

Untuk saat ini, prospeknya masih tidak pasti, dan tantangan yang dihadapi akan menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang, terutama menuju Indonesia Emas 2045.