Sektor Keuangan di Bawah Prabowo Subianto, Tantangan dan Reformasi yang Tidak Pasti

OJK masih relatif kesulitan untuk beradaptasi dengan pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital, menciptakan lingkungan regulasi yang terputus-putus yang telah membatasi inovasi. Secara khusus, perbankan digital dan platform pinjaman peer-to-peer telah berkembang pesat. 

Hingga pertengahan 2024, terdapat 98 perusahaan fintech berlisensi yang beroperasi di Indonesia, melayani jutaan pelanggan dengan total aset mencapai Rp7,71 triliun. Namun, kurangnya regulasi yang kohesif masih menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data, keamanan siber, dan munculnya rentenir ilegal yang memanfaatkan celah regulasi. 

Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya teknologi dan inovasi, tetapi rencana konkret untuk mereformasi lanskap regulasi fintech dan perbankan digital belum jelas. Pemerintahan baru ini harus bertindak cepat untuk menyeimbangkan promosi keuangan digital dengan perlindungan konsumen yang kuat dan pengawasan regulasi, atau berisiko tertinggal dalam lanskap keuangan yang berkembang pesat.

Korupsi dan Masalah Transparansi

Korupsi tetap menjadi masalah sistemik di sektor keuangan Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International sebesar 34 dari 100 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara pada tahun 2023, mencerminkan tantangan mendalam dalam memerangi korupsi keuangan. 

KPK mencatat total kerugian negara akibat korupsi sektor finansial mencapai Rp45,06 triliun sepanjang 2016-2021. 

Bahkan menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di lingkungan BUMN didominasi oleh industri perbankan dengan 38 kasus yang terjadi antara tahun 2016---2021, termasuk kasus profil tinggi yang melibatkan bank dan lembaga keuangan dalam pencucian uang dan penggelapan, yang merusak kepercayaan terhadap sistem.

Prabowo Subianto telah berjanji untuk memerangi korupsi, tetapi skeptisisme masih ada. Hubungan politiknya dan koneksi dengan elite bisnis yang mengakar di Indonesia menimbulkan keraguan tentang kemampuannya untuk memenuhi janji tersebut. 

Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam lembaga keuangan terhenti, dengan banyak reformasi yang dilunakkan atau ditunda karena pertimbangan politik. 

Dengan berita dan foto yang beredar belakangan, skeptisisme ini semacam terkonfirmasi dengan sejumlah elite bisnis yang diperkirakan akan menempati kursi menteri pada kabinet Prabowo, seperti Widiyanti Putri Wardhana (pengusaha dan istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana), Dudy Purwagandhi (Komisaris PLN dan CEO Jhonlin Air), dan tentunya Erick Thohir (pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri BUMN RI).

Sektor Keuangan Indonesia yang Berada dalam Ketidakpastian