Melepas Beras kepada Pasar

Perbedaan orientasi terhadap beras antara Pemerintah dan masyarakat terhadap kriteria kadar air menyebabkan distorsi pada kebijakan perberasan. Pemerintah mengharapkan pasokan beras dari dalam negeri untuk disimpan namun beras yang tersedia di pasar dalam negeri sebagian besar adalah beras yang tidak untuk disimpan tetapi untuk dikonsumsi.

Jadi untuk mendapatkan nasi membutuhkan proses yang sedemikian panjang. Proses mendapatkan beras ini juga tidak terlepas dari permasalahan distribusi. Telah diketahui umum bahwa tidak semua wilayah NKRI dapat menghasilkan beras, karena tidak semua tempat bisa ditanami padi meskipun luas. Wilayah produsen padi terkosentrasi sebagian besar di pulau jawa, propinsi sulawesi selatan, propinsibali dan NTB, propinsi lampung, dan sedikit wilayah lainnya. Sedangkan wilayah lainnya adalah wilayah konsumen yang dipasok kebutuhan berasnya dari wilayah produsen. 

Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pemerataan sehingga terjadi kekurangan pasokan di wilayah konsumen, khususnya daerah terpencil atau daerah yang sudah tidak lagi memiliki persawahan namun kebutuhannya sangat tinggi seperti Jakarta dan kota kota besar lainnya. Selama ini distribusi beras dari wilayah produsen ke wilayah konsumen lebih banyak dilakukan oleh sector swasta yang belum diatur secara tegas oleh Pemerintah tentang pengelolaan daerah asal dan destinasi beras yang didistribusikan. Maladministrasi dalam pengelolaan distribusi ini dapat menyebabkan terjadi kekosongan beras di daerah yang produksinya berlebih karena harus memasok beras ke wilayah lain.

Permasalahan distribusi beras antar wilayah tidak hanya terkait kekosongan pasokan semata. Karena belum ada pengaturan yang tegas oleh Pemerintah terkait distribusi beras, sector swasta dengan modal besar dapat melakukan penimbunan stok beras dengan dalih jalur distribusi yang tidak lancer dan sebagainya. 

Kendala lainnya adalah adanya kepala daerah dengan kuasa otonominya dengan sengaja mengganjal kelancaran distribusi beras, khususnya beras importasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat. Seperti halnya yang terjadi di Propinsi Jawa Timur, beras impor sampai dengan saat ini belum diijinkan untuk memasuki pasar di wilayah Jawa Timur dengan dalih untuk melindungi harga petani. 

Di saat wilayah Jawa Timur yang notabene adalah wilayah produsen terbesar mengalami kekosongan beras di pasar tertentu karena panen tertunda dan tingginya harga gabah, beras impor tidak dapat memenuhi kekosongan pasar tersebut. Dampaknya adalah beras dalam negeri dari wilayah lain atau beras yang dikuasai oleh sector swasta dari wilayah lain di luar Jawa Timur mengalir kembali ke pasar di Jawa Timur. Hal ini tentunya akan membawa dampak lanjutan berupa instabilitas harga di pasar karena distribusi yang tidak efisien.

BUDAYA DAN SELERA PASAR

Selera masyarakat sebagai konsumen sudah bergeser sejak jaman kemerdekaan beberapa decade silam. Pergeseran selera ini sudah berlangsung lama dan sudah begitu mengakar, tentu saja berimbas pada pola konsumsi yang kemudian mempengaruhi permintaan pasar. Saat ini, hampir semua masyarakat Indonesia makan nasi sebagai menu utama untuk memenuhi asupan karbohidrat. 

Meskipun ada beberapa pangan pokok lainnya yang dapat digunakan sebagai pengganti semisal jagung, namun masyarakat kurang berminat. 

Jagung kemudian lebih condong digunakan sebagai pakan daripada pangan. Jikalau pun ada pangan berbahan jagung hanya bersifat pelengkap. Pada awal kemerdekaan masyarakat tidak mempermasalahkan jenis dan kualitas beras yang diinginkan karena pada saat itu perhatian masyarakat adalah mendapatkan beras untuk mencukupi kebutuhan pokok, bisa makan.

Seiring berjalan waktu didukung dengan kestabilan negara, secara umum masyarakat mulai dapat meningkatkan taraf hidupnya. Adalah hal yang wajar ketika masyarakat meningkat taraf hidupnya kemudian mulai memilih produk yang sesuai dengan daya belinya. Pun demikian dengan pilihan masyarakat pada komoditi beras, masyarakat mulai memilih jenis dan kualitas beras yang sesuai dengan daya belinya.