Jaksa;
Melaksanakan putusan pengadilan dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mengawasi penerapan putusan pidana bersyarat, putusan pembebasan bersyarat, dan putusan pengawasan pidana.
Melihat perbuatan yang dapat menimbulkan akibat pidana tertentu menurut hukum.
Menyelesaikan beberapa berkas perkara dan melakukan pemeriksaan ekstra sebelum menyerahkannya ke pengadilan.
Jaksa yang mempunyai kekuasaan luar biasa dapat bekerja pada pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan di bidang perdata dan ketatanegaraan.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan penegakan hukum keamanan, pengawasan terhadap barang cetakan, pengawasan terhadap kepercayaan yang dapat membahayakan, dan penghentian penyalahgunaan dan penodaan bangsa merupakan bagian dari domain ketertiban dan perdamaian.
B. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain menegakkan hukum dan ketertiban, mengayomi masyarakat, memberikan perlindungan, dan membimbing masyarakat.
Pemerintah Republik Indonesia telah memperbarui beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum guna mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Dengan penyempurnaan regulasi bagi aparat penegak hukum, diharapkan masing-masing pihak dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab. Penerapan ini tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya penerapan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.
Pembicaraan mengenai penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari nampaknya berpusat pada hubungan
Cara suatu negara menegakkan hukumnya sangat dipengaruhi oleh hubungan yang ada antara penegakan hukum dan struktur masyarakat.
Indonesia sebagai bangsa masa kini
Ciri-cirinya terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
a. Ada versi tertulis dari Konstitusi.
b. Wilayah Negara dilindungi oleh undang-undang.
c. Hukum merupakan senjata yang sengaja digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan penilaian politiknya.
d. Max Weber menyatakan bahwa bagaimana hukum diterapkan dalam jangka waktu yang berbeda dengan sebelumnya merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak dapat diabaikan karena kondisi masyarakat yang menentukan cara hidup masyarakat.
     Dalam masyarakat yang terbuka, luas, dan rumit dewasa ini, terdapat kewajiban bagi kegiatan hukum untuk dibedakan dan dilembagakan dalam bentuk:
1) Aturan Pengakuan.
2) Pedoman Modifikasi
3) Aturan ajudikasi.
Salah satu unsur yang sangat menonjol adalah sifat birokrasi penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
Konstitusi.
KESIMPULAN
1. Penegakan Hukum di Indonesia:
  - Saat ini, penegakan hukum di Indonesia seringkali dikritik karena berbagai masalah, seperti selektivitas dan korupsi. Namun, masih ada aparat hukum yang taat hukum.
  - Terdapat permasalahan dalam sistem hukum, termasuk peraturan yang tumpang tindih dan ego sektoral.
  - Mentalitas aparat penegak hukum sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum.
2. Permasalahan Penegakan Hukum:
  - Perundang-undangan: Perlu sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencegah kebingungan.
  - Mentalitas Aparat: Integritas dan kejujuran aparat penegak hukum harus dijaga.
  - Fasilitas: Fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.
  - Perilaku Warga Negara: Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat penting untuk keberhasilan penegakan hukum.
