Jika hal itu benar, maka Jokowi tak salah, bahkan sudah tepat meminang JK untuk kembali menjadi wapres. Tetapi, sekali lagi, JK sepertinya tak sadar bahwa dirinya cuma dimanfaatkan, salah satunya yang paling utama adalah dalam hal cost-politic untuk kesuksesan meraih kemenangan pada Pilpres 2014 tersebut.
Dan hal tersebut sekaligus merupakan penjelasan bahwa PDIP sesungguhnya bukanlah partai ABG yang baru kemarin belajar soal politik. Mereka (PDIP) tahu persis bagaimana memanfaatkan “situasi” yang sulit (karena tak punya cost-politic yang cukup) tetapi ingin tampil sebagai parpol pemenang untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Dan jangan lupa, seburuk-buruknya PDIP yang mungkin punya catatan kelam di masa lalu, namun satu-satunya paprol yang di dalamnya mengalir kadar ideologi perjuangan kerakyatan yang tinggi adalah PDIP.
Maaf, saya saat ini bukan kader PDIP. Saya cuma Ketua Tingkat Provinsi Partai Kedaulatan di salah satu provinsi. Partai Kedaulatan adalah partai yang tidak terkenal, tetapi saya telah dua kali Pemilu meloloskan partai kecil ini dalam verifikasi parpol di daerah saya.
Ya, partai saya hanyalah partai kecil yang tak perlu diperhitungkan, namun saya samasekali tak ingin rakyat kecil juga ikut tidak diperhitungkan. Olehnya itu saya berusaha untuk objektif melihat secara riil kondisi saat ini, dan tidak ingin membiarkan orang tua bernama Jusuf Kalla leluasa menggiring bangsa dan negara ini ke jurang kehancuran yang paling dalam demi mendapat kepuasaan keluarga dan kelompoknya saja. Tidak!!!
Rakyat saat ini sesungguhnya telah banyak yang sadar namun tak punya kekuatan karena DPR sebagai wakil rakyat kelihatannya lebih memilih bungkam. Atau apakah sebagian besar anggota DPR sudah sulit bersuara dan bergerak karena terlalu kekenyangan disuap oleh orang seperti JK? Sungguh sebuah pilihan yang sangat hina jika itu yang terjadi!?!
Seharusnya DPR tak perlu membuang-buang waktu, energi, serta anggaran yang terlalu banyak untuk mencari dan mengatasi persoalan-persoalan di negeri ini. Cukup tengoklah dengan kelopak mata hati, maka akan terlihat bahwa JK sesungguhnya adalah “sumber masalah” dan “sumber kegaduhan” di negeri ini. Atasilah itu, maka persoalan-persoalan lain akan dapat dengan mudah teratasi!
Apalagi juga rakyat sudah banyak yang sangat tahu dan paham. Bahwa kehadiran JK sebagai seorang pengusaha yang mampu “menjelma” sebagai salah seorang penguasa (pemimpin) di negeri ini, selama ini jika ditarik dari awal kemunculannya, sesungguhnya sangat-sangatlah jelas lebih cenderung dan lebih banyak menyakiti hati rakyat kecil, dan pada saat bersamaan lebih banyak menyenangkan serta memuaskan hidup kelompoknya saja, yakni perusahaan-perusahaan keluarga serta koleganya. Lalu mengapa DPR masih saja bungkam?
Saat ini rakyat juga sudah mulai banyak yang sadar, bahwa prinsip maupun model kepemimpinan orang yang memiliki kecenderungan seperti JK ini sesungguhnya sangatlah tidak cocok di negeri ini. Sebab, ia akan menghalalkan segala cara, termasuk tidak segan-segan menabrak konstitusi jika ambisi serta kepentingannya belum tercapai.
Lihat saja, “kegemaran buruk” JK ketika menjadi pendamping Presiden SBY, saat ini kembali ingin dilakukannya pada diri Presiden Jokowi. Misalnya, Menteri ESDM Sudirman Said yang kelihatannya begitu sangat jelas “menjadi budak” dan tunduk kepada JK, bukan kepada presiden maupun kepada rakyat: yaitu mulai dari masalah subsidi (kenaikan) harga BBM, kaitan Kontrak Kerja Freeport (termasuk “drama papa minta saham”), mengenai aroma proyek listrik 35 ribu MW; seputar pertentangan metode pengelolaan Kilang Gas Blok Masela, dan lain sebagainya.
Untung saja, Presiden Jokowi masih lebih “cerdik” dengan bergegas memasukkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya yang membawahi Kementerian ESDM. Jika tidak, maka bisa dipastikan JK bersama konco-konconya hari ini sudah berpesta-pora menikmati keberhasilannya atas sejumlah kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bangsa dan negara ini, seperti soal Freeport, Blok Masela, dan sebagainya.
Artinya, kalau dulu JK bisa leluasa menjalankan “agenda-agenda bisnisnya” dengan mulus tanpa hambatan karena di saat itu berhasil “menundukkan” Presiden SBY agar tidak menerima Rizal Ramli menjadi menteri, namun untuk sekarang ini “No Way! And not anymore!!”. Sebab, Rizal Ramli tentu tidak akan pernah sedikitpun memberikan kesempatan kepada JK untuk dapat “menundukkan” Presiden Jokowi yang bertekad ingin mewujudkan Trisakti yang dijabarkan dalam Nawacita.
