Dalam praktik terbuka, otoritas dan kekuasaan merupakan atribut sosial yang wajar, dalam masyarakat umum, kualitas-kualitas ini sebagian besar muncul. Akan tetapi, satu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa kekhasan sosial yang menjadi fokus ilmu sosial selalu dilihat secara tidak memihak - tidak bias dalam arti tidak memutuskan apakah suatu kekhasan itu positif atau negatif; hal utama yang dapat dikatakan tanpa keraguan adalah bahwa kekhasan itu selalu ada di mata publik.
    Kekuasaan muncul ketika masyarakat mulai mengoordinasikan penyebaran kekuatan dan menentukan penggunaannya. Di sisi lain, tampaknya tidak ada masyarakat yang mampu secara sadar mengubah semua bentuk kekuasaan menjadi otoritas. Struktur kekuasaan masyarakat akan menjadi kaku jika setiap bentuk kekuasaan menjadi otoritas, sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perubahan di ruang publik.
   Kekuasaan hanya mungkin terjadi jika ada hubungan antara penguasa dan yang diperintah---atau, lebih khusus lagi, antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa. Seseorang yang memegang kekuasaan biasanya disebut sebagai pemimpin, dan mereka yang mendapat manfaat dari pengaruhnya disebut pengikutnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang didukung atau diakui oleh masyarakat disebut otoritas. Dalam masyarakat yang telah mengakui pembagian kerja yang terperinci, otoritas biasanya dibatasi dalam hal apa yang dicakupnya, kapan dapat dilaksanakan, dan bagaimana cara pelaksanaannya karena memerlukan pengakuan masyarakat. Inilah perbedaan antara otoritas dan kekuasaan (otoritas, juga dikenal sebagai kekuasaan yang dilegalkan).
  Kekuasaan dan wewenang yang sesungguhnya sering kali tidak berada di tangan atau tempat yang sama, tetapi wewenang hanya dapat efektif jika didukung oleh kekuasaan yang sesungguhnya. Ada area kekuatan untuk suatu kekuasaan yang secara perlahan terhubung dengan individu yang memegangnya dalam masyarakat yang umumnya kecil dan mendasar. Secara umum, kekuasaan yang dipegang oleh seorang individu atau kelompok mencakup berbagai bidang, sehingga ada area kekuatan yang besar untuk suatu kelompok. Sebaliknya, kekuasaan biasanya disampaikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang besar dan kompleks di mana kualitas, tujuan, dan kepentingan yang berbeda yang umumnya tidak sama terlihat.
  Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan sendiri, orang lain, atau bisnis dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan dapat dilakukan jika tindakan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang diberikan untuk tujuan bekerja. Akibatnya, kekuasaan ini dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi negara merasa memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya tanpa hambatan. Kekuasaan semakin besar seiring dengan tingginya jabatan.
  Otoritas publik suatu negara merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang baik. Apabila masyarakat, pemerintah, dan masyarakat saling bekerja sama sebagai fasilitator secara langsung, partisipatif, bertanggung jawab, dan berdasarkan suara terbanyak, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan perangkat untuk melaksanakan beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah guna mencapai tujuannya. Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2014, perangkat otoritas publik adalah aparat otoritas publik, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN).
  Agar terhindar dari tindakan yang semata-mata berdasar pada kepentingan diri sendiri atau kelompok, pejabat publik harus menata moral, etika, dan disiplinnya. Penyalahgunaan kekuasaan, yang juga dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang jabatan, terjadi ketika hal itu terjadi tanpa disadari oleh individu yang bersangkutan. Korupsi, intrik, dan nepotisme biasanya dipengaruhi oleh indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan
  Kadangkala, pertunjukan penganiayaan terhadap otoritas sejati dilakukan dengan metodologi terbuka yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedural dan administratif, namun jika hal itu dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau organisasi yang mengakibatkan kerugian negara dan keuangan, maka, pada dasarnya itu adalah tindakan kriminal.
  Penelitian ini akan membahas pengenai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang terjadi di Indonesia serta solusi yang dapat dilakukan agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi
TINJAUAN PUSTAKA
  Kewenangan sebagai suatu gagasan pengaturan publik terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) bagian, yaitu dampak, dasar hukum dan keselarasan. Penggunaan kewenangan untuk tujuan mengatur perilaku subjek hukum merupakan komponen pengaruh. Bagian ini dimaksudkan agar penyelenggara negara tidak menggunakan kewenangannya di luar yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian dasar hukum adalah kewenangan harus selalu memiliki kemampuan untuk ditetapkan sebagai yang memiliki dasar hukum. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara atau penyelenggara negara harus selalu memiliki dasar hukum dalam bertindak. Bagian dasar hukum mengandung makna adanya suatu norma kewenangan, yaitu norma umum (umumnya kewenangan dan norma khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).
