Tokok Sagu dan Cerita terkait Kemiskinan di Sorong Selatan, Papua Barat Daya

Anggaplah penambahan penghasilan keluarga dari keterlibatan anak dalam prosesnya adalah sekitar 200 ribu per bulan, maka 200 ribu ini juga yang akan menjadi oportunity cost bulanan mereka. Pada mayoritas kasus, memilih untuk tidak lanjut bersekolah seringkali menjadi pilihan yang paling tepat secara ekonomis.

Demikianlah semua masalah itu berputar dan menjebak mereka dalam kondisi yang sangat dekat--atau memang berada di dalam--kemiskinan.

***

Kemiskinan di Sorong Selatan berada di kisaran 18,11% pada tahun 2023. Artinya, terdapat 1-2 penduduk miskin di antara 10 penduduk Sorong Selatan. 

Dengan catatan bahwa kemiskinan yang dicatat di BPS adalah kemiskinan dengan pendekatan konsumsi dan skema pemenuhan konsumsi mereka banyak bergantung dari hasil hutan, maka bisa jadi kemiskinan dalam tinjauan miskin multidimensi mereka lebih tinggi dari itu.

Publikasi mengenai Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dilakukan oleh Prakarsa menyuarakan hal yang sama.

Pada tahun 2021 Kabupaten Sorong Selatan menjadi kabupaten/kota dengan IKM tertinggi di Papua Barat (pada waktu itu Sorong Selatan masih menjadi bagian dari provinsi Papua Barat-pen). 

Pada tahun itu, sebesar 79,38% penduduk Sorong Selatan masuk dalam kategori miskin multidimensi. Padahal pada waktu itu persentase penduduk miskin Sorong Selatan secara absolut berada pada angka yang jauh lebih rendah, yakni 18,55%.

Pada esai kali ini, saya tidak berani memberikan solusi. Setelah terjun ke lapangan, membaur dengan masyarakat pesisir di Sorong Selatan, merasakan setiap keluh kesah mereka di setiap giat pendataan yang saya ikuti, saya cuma bisa turut memberikan simpati dan empati.

Saya cuma bisa berharap para pemimpin negara kita bisa merasakan kegelisahan yang sama dengan kegelisahan yang saya rasakan di lapangan.