Barang mewah memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga meskipun jumlahnya terbatas, pajak yang dikenakan tetap memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sebagai contoh, penjualan kendaraan mewah dan properti premium sering kali menyumbangkan porsi yang signifikan pada sektor perdagangan dan jasa, sehingga kenaikan PPN pada barang-barang ini dapat menjadi sumber tambahan pendapatan fiskal tanpa memperluas basis pajak yang membebani masyarakat umum.
3. Simbol Ketimpangan Sosial
Barang mewah sering kali menjadi simbol kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan menaikkan PPN pada barang-barang ini, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan penerimaan negara tetapi juga memberikan pesan yang kuat tentang redistribusi kekayaan. Pajak yang lebih tinggi dari barang mewah dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung masyarakat miskin, seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan.
4. Barang Mewah Bukan Kebutuhan Esensial
Berbeda dengan barang kebutuhan pokok yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, barang mewah bukanlah kebutuhan esensial yang mendukung kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga barang mewah akibat PPN yang lebih tinggi cenderung tidak akan mengurangi kualitas hidup pemilik daya beli tinggi secara signifikan. Hal ini menjadikan kebijakan ini tidak hanya adil tetapi juga efektif dalam menjaga stabilitas sosial.
5. Praktik Internasional yang Terbukti Efektif
Peningkatan pajak barang mewah adalah praktik yang sudah umum diterapkan di berbagai negara. Banyak negara maju seperti Jepang, Prancis, dan Jerman memiliki tarif pajak barang mewah yang tinggi untuk mendukung program sosial mereka. Misalnya, Prancis mengenakan pajak tambahan pada barang-barang mewah tertentu, sementara Jepang memiliki sistem pajak konsumsi yang lebih tinggi untuk barang bernilai tinggi. Dengan menyesuaikan tarif PPN barang mewah di Indonesia, pemerintah tidak hanya mengikuti tren global tetapi juga memanfaatkan potensi yang selama ini belum optimal.
6. Menyeimbangkan Konsumsi yang Tidak Produktif
Konsumsi barang mewah sering kali tidak memiliki dampak produktif langsung terhadap perekonomian. Sebagai contoh, pembelian kendaraan mewah atau barang bermerek internasional cenderung hanya memberikan manfaat terbatas pada sektor tertentu dan sering kali menguras cadangan devisa melalui impor. Dengan kenaikan PPN, pemerintah dapat mendorong alokasi konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi ke arah yang lebih produktif, seperti investasi dalam sektor yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi.
7. Mengurangi Ketimpangan Regional
Barang-barang mewah cenderung lebih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, di mana tingkat pendapatan masyarakatnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Dengan menaikkan pajak barang mewah, pemerintah dapat mendistribusikan hasil penerimaan ini untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah tertinggal, sehingga mendukung pemerataan pembangunan.
