Dari Transaksi ke Meritokrasi, Jalan Panjang Reformasi Legislasi

Kompromi ini sering kali mengorbankan kualitas peraturan demi kepentingan politik jangka pendek, dan bukan demi kepentingan rakyat.

Meritokrasi: Solusi bagi Pemilihan Pimpinan Lembaga Legislatif?

Dalam konteks inilah meritokrasi muncul sebagai wacana yang semakin relevan. 

Meritokrasi menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pemilihan pemimpin, di mana keputusan didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan kompetensi individu, bukan pada kekayaan atau koneksi politik. 

Menurut artikel di Edunews.id, meritokrasi menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar kompeten dan memiliki rekam jejak yang baik yang layak memimpin.

Namun, tantangan dalam menerapkan meritokrasi di Indonesia cukup besar. 

Sistem yang transparan dan berbasis kinerja ini memerlukan reformasi besar-besaran, terutama dalam hal seleksi dan promosi di lembaga-lembaga publik. 

Meritokrasi menuntut adanya mekanisme rekrutmen yang adil dan bersih dari politik uang serta nepotisme. 

Sistem ini juga memerlukan pemantauan yang ketat agar prosesnya benar-benar berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

Belajar dari Negara Lain: Penerapan Meritokrasi yang Sukses

Untuk lebih memahami bagaimana meritokrasi dapat diterapkan dalam konteks politik, kita bisa melihat contoh dari negara lain yang telah berhasil melakukannya. 

Singapura, misalnya, sering disebut sebagai model sukses dalam menerapkan meritokrasi dalam birokrasi mereka. 

Berdasarkan studi dari Jurnal BKN, sejak 1971, Singapura telah menetapkan seleksi ketat berdasarkan kemampuan, integritas, dan kapabilitas individu.