Dari Transaksi ke Meritokrasi, Jalan Panjang Reformasi Legislasi

Publik semakin skeptis terhadap motif di balik pemilihan para pemimpin tersebut, karena yang terlihat di permukaan bukanlah kualitas atau kompetensi, melainkan transaksi kekuasaan.

Dampak Negatif Kompromi Politik terhadap Efektivitas Lembaga Legislatif

Politik transaksional membawa dampak yang lebih luas dari sekadar tercapainya kesepakatan bagi-bagi kursi. 

Dampak utamanya terasa dalam efektivitas kinerja lembaga legislatif. 

Berdasarkan Journal Unpar, salah satu tantangan terbesar dalam sistem legislasi di Indonesia adalah kurangnya analisis dampak yang mendalam dalam penyusunan undang-undang. 

Salah satu penyebabnya adalah politik kompromi yang terjadi di balik layar. 

Hasil akhirnya? 

Legislasi yang dihasilkan kerap kali tidak efektif dan saling bertentangan dengan peraturan lainnya.

Situasi ini diperburuk oleh sistem multipartai ekstrem yang menyebabkan fragmentasi politik di parlemen. 

Studi dari TheJournalish menunjukkan bahwa presiden terpilih di Indonesia sering kali harus melakukan kompromi politik dengan banyak partai demi mendapatkan dukungan di parlemen. 

Kompromi semacam ini memang tampak sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas, tetapi dalam jangka panjang, justru menghambat efektivitas pemerintahan dan merusak stabilitas politik.

Laporan dari Hukumonline juga mengidentifikasi tiga penyebab utama lemahnya kinerja legislasi DPR, salah satunya adalah praktik kompromi politik yang menghambat proses legislasi yang lebih cepat dan efisien.