Politik dalam Prespektif Thomas Hobbes dan Relevansinya dalam Politik Demokrasi Indonesia

Walaupun pesta demokrasi itu masih lama yakni pada tahun 2024, tetapi kekacauan akibat dari politik kita rasakan sekarang ini. Para tokoh politik mulai mencari simpati kepada masyarakat, dengan menyebarkan finah-finah terhadap kelompok atau partai politik yang menjadi tandingannya. Manusia akan berperang melawan semua (bellum omnium contra omnes) demi memuaskan nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya. 

Dengan demikian negara tidak lagi menjadi kekuatan untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Melainkan negara menjadi sumber kekacauan dan kehancuran dalam masyarakat.

Dalam fakta yang sering saya amati ketika mereka sudah berhasil menduduki jabatan yang mereka inginkan itu. Mereka seolah-olah lupa akan janji-janji yang mereka berikan kepada rakyat. 

Ada juga sebagian saya melihat para tokoh politik yang memang sepenuhnya membaktikan diri demi bangsa dan negara ini. Mereka sungguh-sungguh menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Mereka yang demikian ialah mereka yang sungguh-sungguh menaati Undang-Undang atau hukum yang mengatur negara ini. Mereka patuh atau hormat pada aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan perjanjian (kontrak sosial). 

Misalnya aturan dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden ialah lima tahun. Setelah habis masa jabatannya lima tahun, mereka boleh mencalonkan diri kembali. Setelah dua periode atau sepuluh tahun kepemimpinan mereka, mereka tidak bisa mencalonkan diri lagi. 

Jadi perjanjian atau kontrak sosial ini dibuat demi keadilan negara dan membatasi nafsu-nafsu para tokoh politik yang ingin menguasai negara ini. Hobbes berpandangan bahwa dengan adanya kontrak sosial ini dapat membatasi kekuasaan seseorang dari jabatan yang dia pegang. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak juga para tokoh politik yang tidak patuh pada perjanjian tersebut. 

Sebagai contoh ialah ada beberapa daerah yang pejabat pemerintahan di dalamnya menggunakan sistem dinasti politik. Jadi didaerah tersebut para pemimpinnya terdiri dari satu keluarga, hal demikian dibuat demi mempertahankan kekuasaannya. Hal itu sebenarnya sudah melanggar perjanjian yang berlaku. Karena secara tidak langsung merekalah yang menjadi penguasa dari tahun ke tahun, tanpa memberikan hak kepada rakyat lain untuk maju. Itulah yang membuat demokrasi di Indonesia ini sedikit luntur, banyak kendala-kendala di dalamnya.

Pesan saya : Mari kita mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, dengan selalu menjaga kedamaian dan keadilan demi kemajuan bangsa kita. Mari kita berpolitik dengan sehat!!!.