Mohon tunggu...
Agus Satriadi
Agus Satriadi Mohon Tunggu... karyawan swasta -

seorang santri dan sekaligus pemerhati masalah sosial di banten

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sistem Pemerintahan Islam, Tawaran Pengganti Sistem Demokrasi yang telah Usang

25 Februari 2011   02:02 Diperbarui: 26 Juni 2015   08:17 1423
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

penuh ridla agar menerapkan syari'at Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah

juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum

serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal wilayatul ahdi

(putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga

menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara

mengambil pemerintahan yaitu dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam,

dengan penuh ridla dan bebas memilih.

B. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik. Dimana sistem

republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun