Sekilas : Nusantara Jaya Dwipa - NKRI 7 Menuju Indonesia Baru Indonesia Hebat

1. Sekilas Perjalanan Nusantara

Nusantara adalah bangsa yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan negara – negara maju di kawasan Uni Eropa . Namun pada kenyataannya, nusantara dengan segala kekayaan alamnya belum-lah mampu menjadi negara maju yang makmur di dunia . Nusantara pada zaman ini menghadapi sebuah perjalanan demokrasi yang begitu sangat dilematis dan seakan tak berkesudahan .
Pada zaman ini semua yang bernyawa seakan tidak lagi ada harganya . Zaman ini adalah zaman bolak-balik . Presiden pertama Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan di tanah nusantara dan membebaskan tanah nusantara jaya dwipa dari belenggu penjajahan asing, membawa nusantara menuju gerbang kemerdekaan yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ .

Lakon Nusantara pada awal masa pemerintahan pertama disuguhkan dengan gejolak peperangan . Perebutan kekuasaan terus dilakukan pihak asing, walaupun nusantara telah merdeka menjadi NKRI yang berkedaulatan . Perebutan kekuasaan antara pihak asing dengan rakyat indonesia terjadi beberapa kali di masa pemerintahan Presiden Soekrno di tanah nusantara akibat pihak asing yang masih tidak menerima kemerdekaan tanah nusantara ini sebagai Negara yang berdaulat penuh . Sebuah fase yang harus dihadapi di awal penetasan nusantara yang masih terpenjara. Walaupun demikian, namun nusantara di awal penetasannya telah mampu dan dapat berkiprah di kancah perpolitikan International, Presiden Soekarno sebagai negarawan membantu negara-negara yang belum merdeka untuk mencapai kemerdekaannya dan menginspirasi para pejuang kemerdekaan di negara lain untuk mendeklrasikan kemerdekaannya . Semua itu adalah perjalanan bangsa yang membanggakan sebagai sebuah negeri yang telah memiliki keberanian melakukan peletakan batu pertama menuju gerbang pembangunan nusantara, menciptakan gelora dan semangat kemerdekaan sebagai hak segala bangsa , sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam butir butir arah perjalanan bangsa di dalam Pancasila maupun UUD’45 .

Presiden Kedua membawa nusantara pada arah pembangunan , membangun nusantara menjadi negara yang mampu melakukan ekspor pangan . Namun, keadaan berbalik ketika arah pembangunan terlalu dipaksakan sehingga pemerintah harus mengambil langkah berhutang dengan pihak IMF untuk melancarkan project-project membangun negeri .
Harga barang kebutuhan pokok menjadi tak menentu, nusantara pun mengalami krisis moneter akibat nilai tukar rupiah yang merosot tajam di tahun pengunduran diri Presiden Soeharto 1998 . Arah pembangunan dengan metodologi berhutang dengan bunga tinggi telah membuat nusantara seakan tak menentu. Asset negara digadaikan, dan generasi penerus bangsa kebingungan bagaimana nasib bumi nusantara kedepan. Peminjam hutang ( IMF ) bapak pembangunan, turun tahta, akibat moneter terpuruk .

Era pembangunan berakhir . Formasi pemerintahan yang lama telah menjadi ladang subur bagi para mavia project anggaran . Maka, bergantilah Era dengan dicetuskannya Era Reformasi sebagai point penting yang perlu dilakukan oleh negara . Presiden ketiga BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Suharto, meneruskan pemerintahan, melakukan reformasi pemerintahan, dan harus kehilangan Timor-Timur dalam pemerintahannya .

Pemilu presiden kembali dilakukan setelah 32 tahun pemerintahan Suharto . KH. Abdurahman Wahid naik tahta menggantikan Presiden Bj Habibie . Untuk pertama kalinya dalam sejarah NKRI, seorang dari kalangan Cendekiawan Kyai naik tahta di kursi kepresidenan . Namun ia bukan kyai biasa, melihat bangsa dengan mata hatinya . Menyambung kembali hubungan dengan negara-negara yang telah kabur dan lari dari nusantara akibat Krisis Moneter dan trauma pasca tragedi kerusuhan Mei’98 yang terjadi pada masa tahun terakhir Pemerintahan Presiden Kedua , Presiden Soeharto . Hubungan dan kepercayaan dunia International kembali pulih perlahan , Gusdur telah dengan sangat baik meletakkan kembali dan menumbuhkan kembali Kebhinekaan yang telah luntur sebagai ideologi pemersatuan bangsa, setelah nusantara terpecah belah akibat kerusuhan Mei’98 . Karena semangat kebhinekaannya, beliau pun disebut-sebut sebagai Guru Bangsa . Sebuah Julukan dan gelar yang memang pantas dilekatkan kepada seseorang yang telah mengobati luka akibat perpecahan yang terjadi di dalam tubuh bangsa .
Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh satu-satunya wanita pertama yang untuk pertama kalinya menduduki kursi kepresidenan, yaitu Putri Presiden Pertama Ir. Soekarno , Megawati Soekarnoputri . Yang akhirnya naik tahta menggantikan kepemerintahan Presiden KH. Abdurahman Wahid .

Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai Ibu bangsa sekaligus pemimpin negara, harus membawa nusantara ke arah yang lebih baik . Namun pada kenyataannya, Nusantara tetap belum mampu menjadi negara yang makmur apalagi menjadi negara maju di dunia . Kasus korupsi semakin merajalela dan seakan tidak ada jera dilakukan oleh para elite politik kekuasaan . Lima tahun berakhir dengan mengecewakan, karena beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah seakan tidak mendukung dan melindungi rakyat jelata dan harus menjadi pil pahit perjalanan nusantara di era pemerintahan Presiden Megawati .

Pada era selanjutnya, Wakil Presiden pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya terpilih dalam pemilu, SBY naik tahta dan berusaha menjaga kestabilan negara . Pemberantasan korupsi menjadi hal menarik semasa pemerintahan beliau . Untuk memberantas korupsi, KPK dibentuk dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, sejumlah nama bahkan menteri berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka kasus korupsi uang negara .

Sekian banyak tahta, namun Nusantara belum mampu menjadi poros dunia . Apakah yang sebenarnya salah dengan sistem di nusantara, serta apa yang seharusnya dilakukan untuk melakukan Revolusi yang tepat untuk memajukan negara ini? . Kita telah berganti masa dan semua rakyat indonesia menanti . Akan kemanakah Falsafah Pancasila hendak dibawa bila ‘negara’ hanya menjadi alat bagi mereka yang hanya mementingkan Egaliter kekuasaannya?

Untuk menjawab semua itu , maka hadirlah dan tersajilah buku ini yang akan membahas semua teknis tentang bagaimana seharusnya Nusantara untuk supaya segera siap melakukan sebuah lompatan besar menjadi negara berkeadilan dan makmur di dunia .
***

2. NKRI Perlu Poros Baru Perjalanan Bangsa

Perjalanan nusantara telah sampai pada masa terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono . Pemilu 2014 telah diselenggarakan, dua abdi dalam pemerintahan berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan selanjutnya . Visi – Misi pun dipaparkan . Pemilu dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawalan ketat terhadap suara mereka dalam pemilu presiden kali ini . Namun semua visi yang dipaparkan masih terkesan janji-janji politik semata dan terkesan masih mengawang tak tampak berdaya untuk membawa nusantara memasuki lompatan besar menjadi poros dunia .

Nusantara ini masih nusantara yang sama, yang pernah menjadi satu-satunya ketua umum Persatuan Bangsa – Bangsa . Mengapa kita tidak bisa mencapainya kembali, menjadi pemersatu bangsa – bangsa di dunia dengan membawa ideologi pancasila mengakar dan menyuburkan kemakmuran bangsa – bangsa di dunia .

Beberapa pertanyaan dilontarkan dalam benak rakyat nusantara, tentang kemana arah negara ini hendak dibawa oleh penerus tahta Nusantara?

Apakah hanya asas kekuasaan dan rasa penasaran semata yang menjadi pandangan dalam perebutan tahta Nusantara?

Semua menanti bagaimana kelanjutan kisah perjalanan nusantara ini, karena poros dunia yang baru telah pantas terbangun dari tidurnya setelah melalui proses pendewasaan yang panjang dalam proses perjalanan demokrasi di dalam tubuh pemerintahan . Nusantara menanti pemimpin-pemimpin masa depan  yang benar – benar sanggup membuka dan membawa negeri nusantara ini ke gerbang kemakmuran . Dalam negeri yang -Maha Kaya- Nusantara Jaya Dwipa . Nusantara menanti pemimpin yang dapat membawa dan mewujudkan sebuah lompatan besar Nusantara untuk menjadi ‘Poros Kemakmuran Di Dunia’ . Sanggupkah kita?
**

3. Falsafah Ideologi Pancasila yang Terlupakan .
Nusantara adalah negara yang telah dibekali dasar negara sebagai pondasi arah pembangunan kemajuan dan kemakmuran bangsa . Nusantara dibekali 5 Falsafah Ideologi Pembangunan yang dilupakan oleh Para Penggilir Kursi Jabatan . Salah satu falsafah yang dilupakan itu adalah tentang bagaimana menjadi negara yang ‘Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ .

Falsafah berkeadilan , memiliki pokok utama untuk mencapai Ketepatan Proses pembangunan Negara, yaitu sebagai berikut :

1.1 Falsafah Benih .
Sebagaimana perbedaan yang didapatkan antara ‘Benih di dalam toples dan benih di dalam Polybag ( media tanam )’ .  Falsafah ini mengacu pada sebuah perumpamaan bahwa ‘sebuah kacang hijau hanya akan tumbuh apabila didukung dengan media tumbuh polybag, bukan di dalam toples yang disimpan dan tak terjamah oleh tanah’ .

Pengembangan falsafah benih ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan mengaplikasikannya di dalam perekonomian rakyat di-lapisan terbawah. Sebagaimana dalam sebuah pertanian, hasil maksimal adalah bergantung dari setiap pohon yang ditanamnya .

Di dalam Falsafah benih, walaupun kita memiliki se-toples benih unggul yang didapatkan dari induk pohon yang sama, namun apabila perlakuan dalam media tanamnya berbeda, maka dipastikan hasil akhir dari setiap benih pasti akan berbeda drastis. Ada yang berbuah, ada yang mati, ada yang terserang hama, ada yang buahnya tidak sehat, semua terwujud dari bagaimana perlakuan yang kita berikan semasa pertumbuhannya di media tanam . Begitulah perekonomian lapisan terbawah, apabila kita merawatnya dengan baik di setiap pohonnya, maka akan menghasilkan pertumbuhan benih yang maksimal dengan hasil yang berkali lipat dalam jangka waktu yang terukur oleh sistem .

Bila negara ini benar-benar mau memperhatikan setiap minimal 1 saja kepala keluarga dan menganggapnya sebagai asset negara yang benar-benar dirawat dan ditumbuh-kembangkan dengan baik oleh negara, maka ia akan memberikan sebesar-besar manfaat buah yang baik, baik dalam bentuk kegiatan perekonomian keluarga tersebut yang memberi peran dalam pendapatan devisa negara melalui pajak yang diperoleh darinya, maupun track record prestasi keluarga tersebut di dalam ber-masyarakat dengan masyarakat lainnya .

Mengacu pada kemampuan berbuah yang maksimal dari setiap benih yang dirawat dengan baik di dalam media tanam , maka kita dapat mengembangkan hal ini pada analogi sebagai berikut.
‘Apabila 1 kepala keluarga makmur, ia telah menumbuhkan dan menambah penghasilan dan pendapatan negara melalui seluruh barang dan jasa yang dibelinya, yang dikonsumsi olehnya dan berikut seluruh dana bergerak atas usahanya’ .

Bila keluarga tersebut memiliki belanja harian untuk uang jajan anaknya hanya mampu untuk membelikan jajanan misalnya ‘cimol’ seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) , maka setidaknya sejumlah 10% dari harga tersebut telah termasuk pajak yang secara tidak  langsung ikut dibelinya.
Maka, pajak yang didapatkan dari transaksi tersebut yaitu senilai value seratus rupiah (Rp 100,-) .

Bila kemakmuran digalakkan kepada 1 kepala keluarga , maka daya beli keluarga tersebut akan meningkat , dari tadinya kemampuan perekonomiannya hanya mampu membelikan jajanan anaknya berupa cimol seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) , menjadi semisal seharga Ayam KFC senilai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Berapa value pajak atas nilai harga tersebut?

Bila persentase dianggap sama maka transaksi makanan tersebut memberikan pajak senilai Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dari tadinya senilai Rp 100,- (seratus rupiah), perbandingan lompatannya 1:35 kali dari pendapatan devisa negara dari nilai sebelumnya.

Apakah Nusantara akan menjadi miskin apabila menerapkan asas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, baik secara bertahap dalam jangka pendek,  jangka menengah, maupun dalam jangka panjang perjalanan Nusantara? Jawabannya, ‘tentu tidak’ .

1.2. Falsafah Mesin Devisa Negara .

Pokok Utama kedua dalam Berkeadilan Sosial adalah pembangunan ‘Mesin Devisa Negara’ yang disebut Asset Produksi berupa Badan Usaha Milik Negara .

Penulis hendak menjabarkan sebuah analogi tentang falsafah mesin devisa di dalam analogi skala ‘Factory’, bahwa sebuah Factory memiliki tiga divisi utama yang saling terkait untuk menjadi penopang utama jalannya proses produksi disana, sebuah Factory harus memiliki Gudang Bahan Baku dan bahan penunjang beserta Isinya, sebuah Factory harus memiliki mesin – mesin Produksi berikut operatornya yang handal dan bertanggung jawab terhadap item – item yang diproduksi, dan sebuah Factory harus memiliki divisi ekspedisi untuk melakukan pengiriman hasil Produksi .

Sebuah Factory tidak bisa hanya berkutat masalah Hasil Produksi dari mesin-mesin Produksi , sedangkan Gudang Bahan Baku mereka tidak memenuhi atau tidak cukup bahan untuk mencapai Produksi maksimal. Dan betapapun besarnya Hasil Produksi, tanpa pengiriman ekspedisi atau armada pengiriman, maka hasil produksi tidak akan menghasilkan pendapatan yang bagus untuk Factory tersebut.

Sebuah Negara harus memiliki Sumber Pendapatan devisa langsung dari Rakyat (Gudang baku bagi tumbuhnya pendapatan Devisa Sebuah Negeri), sebelum berfokus pada mesin – mesin produksi devisa baik berupa program – program kementrian, maupun penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara dalam hal ini pengelolaan BUMN .

Selama ini, pemerintah selalu menggembar-gemborkan program-program mesin devisa baru tanpa melihat bahwa Gudang baku utama kita ‘Kosong’ . Rakyat adalah Gudang Baku yang utama Bagi Makmurnya sebuah Negeri . Program pemerintah yang hanya menghasilkan mesin – mesin devisa sangatlah tidak efektif untuk memakmurkan .

Teknis Pemerataan keadilan yang paling penting adalah dengan memotong semua aliran dana pemborosan untuk program – program mesin devisa / mesin politik yang tidak ‘urgent’, dan meng-alokasikannya untuk mengisi Gudang baku utama negeri sebagai Tulang Punggung sebuah Negara. ‘Bahwa Rakyat harus dilibatkan dalam sebuah Negara untuk menuju kemakmuran’ .

Rakyat harus secara langsung mendapatkan permodalan yang cukup untuk mengisi Gudang perekonomin mereka yang akan berimbas pada Naiknya pendapatan Pajak Devisa Negara.
Semua Kepala Keluarga adalah asset Pergudangan Devisa Negara. Bukan Lumpur bagi sebuah Negara.

Apabila kemakmuran telah menjangkau seluruh rakyat, maka pembenahan negara melalui Institusi – Institusi Kementrian, ataupun Program – Program Mesin Devisa, dan terutama pengelolaan BUMN dapat memberikan value yang maksimal atas pendapatan devisa sebuah bangsa .

Pada tahapan ini, apabila dijalankan dengan maksimal maka pergudangan devisa negeri telah terisi dan apabila Mesin Devisa telah dibenahi, maka Nusantara telah menjadi siap bersaing secara International, bahkan skala dunia, tidak hanya Asia, untuk menjadi negara yang makmur dan memiliki hubungan kerjasama yang positif dan menguntungkan dengan negara – negara lain di dunia.

1.3 Falsafah Daya Jelajah Internasional .

Pokok Utama yang ketiga adalah daya jangkau / daya jelajah perekonomian sebuah negara di dunia international .
Apabila pergudangan utama pendapatan devisa negara telah terisi, dan mesin-mesin devisa telah diperkokoh, maka selanjutnya pembangunan industry-industry ekspor dan pengembangan teknologi-teknologi aplikatif untuk menciptakan daya jelajah skala dunia dapat dikembangkan dan dimaksimalkan .

Daya jelajah ini akan memperkuat peranan Nusantara di kancah Internasional sebagai negara yang mampu berkualitas dalam memproduksi barang – barang komoditi ekspor yang dibutuhkan negara lain .

Indonesia adalah negara dengan potensi berbagai macam produksi komodity yang dibutuhkan dunia . Indonesia pusat sumber daya alam yang belum memiliki mesin – mesin devisa berkualitas untuk memaksimalkan pendapatan devisa negara, dan poros dunia baru akan terbentuk bila kita berkonsentrasi untuk mewujudkan ketiga hal utama ini di dalam pembangunan yng ber-asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Lantas, bagaimana langkah teknis untuk pencapaian tersebut, pembahasan selanjutnya akan menyangkut teknikal tentang bagaimana pencapaian tersebut dimaksimalkan.
***

4. Kemakmuran Negara VS Kemakmuran Negeri

Ideologi dasar negara telah mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai dasar pembangunan perekonomian negara. Namun, pada kenyataannya sangatlah dilematis pembangunan negara dilakukan tanpa pembangunan kemakmuran negeri diseluruh indonesia.
Pembangunan terdiri dari 2 struktur pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan project – project besar negara, terkait investasi badan usaha milik negara, dan yang kedua adalah pembangunan perekonomian skala keluarga di seluruh indonesia .

Pemasukan devisa yang selalu digembar-gemborkan oleh negara adalah project – project raksasa tanpa memandang sektor utama perekonomian negara, dimana rakyat adalah pelaku utama yang menjadi motor penggerak naik turunnya devisa negara.

Ketika devisa negara digunakan untuk membiayai sektor BUMN dan kebutuhan pembiayaan struktural negara semata, maka akan terjadi perlambatan pembangunan perekonomian rakyat diseluruh indonesia. Yang artinya, rakyat tidak menjadi produktif disebabkan oleh ketidakmampuannya meningkatkan kemampuan daya beli-nya sebagai kunci utama terjadinya cashflow positif atau perputaran dana positif dalam total keseluruhan transaksi jual beli masyarakat di market harian.
Artinya , kemampuan daya beli masyarakat adalah tuan bagi kualitas transaksi jual beli harian masyarakat. Dimana di dalam sebuah transaksi jual beli, maka di dalamnya konsumen / pembeli membayar 3 hal dalam transaksi tersebut. Yang pertama adalah bagian pajak, yang kedua adalah laba pedagang, dan yang ketiga adalah biaya produksi + laba produsen barang tersebut.

Selalu ada bagian pajak dari apa yang telah kita beli dalam setiap transaksi . Hal ini menjadi penting untuk dimaksimalkan oleh sebuah negara apabila ingin mencapai lesatan pertumbuhan perekonomiannya .
Cash Flow / Perputaran uang harian yang terjadi di market harian, adalah sumber devisa tak ternilai bagi sebuah negara . Cash Flow transaksi jual beli, akan menyumbangkan angka yang besarnya sama dengan analogi misalnya, sebanyak 10 juta kepala keluarga yang diberikan modal bantuan agar mencapai pendapatan 10 juta rupiah per bulan dengan sebanyak 1 juta pengusaha yang memiliki penghasilan 100 juta per bulannya .

Mana yang lebih mudah, mana yang lebih mungkin, apakah mencetak pengusaha dengan kapasitas Cumlaude dalam perbisnisan, ataukah negara mencetak 10 juta rakyat biasa – biasa saja dengan kemampuan skill dagang / skill usaha pas – pas’an, tapi mampu mencapai penghasilan 10 juta rupiah per bulannya? . Tentu dengan catatan, angka ini di-analogi-kan sesuai keadaan kurs terkini yang setara Rp 12.000,- .
Pemerintah memang tetap harus mengontrol pengendalian harga melalui subsidi BBM, namun juga disaat yang sama penting untuk menumbuhkan 10 juta keluarga kelas bawah ke level menengah / mampu , tanpa mengganggu kestabilan jalannya perekonomian secara makro / keseluruhan.

Kita akan coba melakukan hitung – hitungan sederhana, bila dari angka 250 juta rakyat indonesia, maka didapatkan asumsi perbandingan 1 keluarga terdiri dari 5 orang . Maka target pemerintah setidaknya adalah cukup melesatkan 50 juta kepala keluarga diseluruh Indonesia untuk menjadi produktif dengan penghasilan minimum 10 juta rupiah, terlepas apakah ia merangkap buruh juga atau tidak. Namun pendapatan yang didapatkan per bulannya setara mencapai angka tersebut .

Saya merasa bahwa rakyat merasa senang apabila benar – benar dilibatkan dalam pembangunan perekonomian negara, karena memang hal itulah yang diharapkan oleh segenap rakyat indonesia . Maka, pembangunan sebuah negara adalah tidak boleh terlepas dari pembangunan perekonomian keluarga – keluarga di negeri tersebut.

Pembangunan negara tanpa pembangunan negeri adalah menjalankan mesin tanpa bahan baku, bagai meriam tanpa mesiu, seperti mengelola perkebunan tanpa pemeliharaan tiap pohon di perkebunan tersebut. Bagaimana akan menghasilkan buah yang berkualitas bila pemilik perkebunan tidak menyirami tiap pohon, melainkan hanya melakukan penyiraman dengan bantuan hujan.

Marilah kita menyadari ini dan mulai mengubah mindset kita tentang bagaimana mengelola negeri ini menuju kemakmuran yang merata berdasarkan asas dasar yang dicita – citakan oleh guru – guru bangsa dalam ideologi pancasila yang mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menjadi dasar pilar kemajuan perekonomian negara.

Manakah yang lebih penting untuk perjalanan nusantara kedepan? Kemakmuran negara lagi-kah ataukah kemakmuran negeri ?! Sudah saatnya kita merenungkan dengan dalam perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut . Kemakmuran Negara-kah? Atau Kemakmuran Negeri-kah yang menjadi orientasi bangsa kedepan . Salam Nusantara Jaya Dwipa untuk Indonesia !!
***

Oleh : Achmadrizal