Ideologi dasar negara telah mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai dasar pembangunan perekonomian negara. Namun, pada kenyataannya sangatlah dilematis pembangunan negara dilakukan tanpa pembangunan kemakmuran negeri diseluruh indonesia.
Pembangunan terdiri dari 2 struktur pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan project – project besar negara, terkait investasi badan usaha milik negara, dan yang kedua adalah pembangunan perekonomian skala keluarga di seluruh indonesia .
Pemasukan devisa yang selalu digembar-gemborkan oleh negara adalah project – project raksasa tanpa memandang sektor utama perekonomian negara, dimana rakyat adalah pelaku utama yang menjadi motor penggerak naik turunnya devisa negara.
Ketika devisa negara digunakan untuk membiayai sektor BUMN dan kebutuhan pembiayaan struktural negara semata, maka akan terjadi perlambatan pembangunan perekonomian rakyat diseluruh indonesia. Yang artinya, rakyat tidak menjadi produktif disebabkan oleh ketidakmampuannya meningkatkan kemampuan daya beli-nya sebagai kunci utama terjadinya cashflow positif atau perputaran dana positif dalam total keseluruhan transaksi jual beli masyarakat di market harian.
Artinya , kemampuan daya beli masyarakat adalah tuan bagi kualitas transaksi jual beli harian masyarakat. Dimana di dalam sebuah transaksi jual beli, maka di dalamnya konsumen / pembeli membayar 3 hal dalam transaksi tersebut. Yang pertama adalah bagian pajak, yang kedua adalah laba pedagang, dan yang ketiga adalah biaya produksi + laba produsen barang tersebut.
Selalu ada bagian pajak dari apa yang telah kita beli dalam setiap transaksi . Hal ini menjadi penting untuk dimaksimalkan oleh sebuah negara apabila ingin mencapai lesatan pertumbuhan perekonomiannya .
Cash Flow / Perputaran uang harian yang terjadi di market harian, adalah sumber devisa tak ternilai bagi sebuah negara . Cash Flow transaksi jual beli, akan menyumbangkan angka yang besarnya sama dengan analogi misalnya, sebanyak 10 juta kepala keluarga yang diberikan modal bantuan agar mencapai pendapatan 10 juta rupiah per bulan dengan sebanyak 1 juta pengusaha yang memiliki penghasilan 100 juta per bulannya .
Mana yang lebih mudah, mana yang lebih mungkin, apakah mencetak pengusaha dengan kapasitas Cumlaude dalam perbisnisan, ataukah negara mencetak 10 juta rakyat biasa – biasa saja dengan kemampuan skill dagang / skill usaha pas – pas’an, tapi mampu mencapai penghasilan 10 juta rupiah per bulannya? . Tentu dengan catatan, angka ini di-analogi-kan sesuai keadaan kurs terkini yang setara Rp 12.000,- .
Pemerintah memang tetap harus mengontrol pengendalian harga melalui subsidi BBM, namun juga disaat yang sama penting untuk menumbuhkan 10 juta keluarga kelas bawah ke level menengah / mampu , tanpa mengganggu kestabilan jalannya perekonomian secara makro / keseluruhan.
Kita akan coba melakukan hitung – hitungan sederhana, bila dari angka 250 juta rakyat indonesia, maka didapatkan asumsi perbandingan 1 keluarga terdiri dari 5 orang . Maka target pemerintah setidaknya adalah cukup melesatkan 50 juta kepala keluarga diseluruh Indonesia untuk menjadi produktif dengan penghasilan minimum 10 juta rupiah, terlepas apakah ia merangkap buruh juga atau tidak. Namun pendapatan yang didapatkan per bulannya setara mencapai angka tersebut .
Saya merasa bahwa rakyat merasa senang apabila benar – benar dilibatkan dalam pembangunan perekonomian negara, karena memang hal itulah yang diharapkan oleh segenap rakyat indonesia . Maka, pembangunan sebuah negara adalah tidak boleh terlepas dari pembangunan perekonomian keluarga – keluarga di negeri tersebut.
Pembangunan negara tanpa pembangunan negeri adalah menjalankan mesin tanpa bahan baku, bagai meriam tanpa mesiu, seperti mengelola perkebunan tanpa pemeliharaan tiap pohon di perkebunan tersebut. Bagaimana akan menghasilkan buah yang berkualitas bila pemilik perkebunan tidak menyirami tiap pohon, melainkan hanya melakukan penyiraman dengan bantuan hujan.
Marilah kita menyadari ini dan mulai mengubah mindset kita tentang bagaimana mengelola negeri ini menuju kemakmuran yang merata berdasarkan asas dasar yang dicita – citakan oleh guru – guru bangsa dalam ideologi pancasila yang mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menjadi dasar pilar kemajuan perekonomian negara.
Manakah yang lebih penting untuk perjalanan nusantara kedepan? Kemakmuran negara lagi-kah ataukah kemakmuran negeri ?! Sudah saatnya kita merenungkan dengan dalam perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut . Kemakmuran Negara-kah? Atau Kemakmuran Negeri-kah yang menjadi orientasi bangsa kedepan . Salam Nusantara Jaya Dwipa untuk Indonesia !!
***
Oleh : Achmadrizal