Subjek Seharusnya dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Masyarakat luas dari buruh, tani, kaum marjinal, dan kaum tertindas lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Ongkos politik yang mahal mengakibatkan keterpilihan seorang pemimpin bukan karena kecakapan yang ia miliki, tapi karena kapital yang ia miliki.

Maka dari itu perlu adanya penyelesaian dari masalah dan hambatan yang terjadi selama ini. Solusi bagi penyelesaian masalah yang terjadi yaitu dengan memperluas demokrasi dalam Negara Indonesia. 

Demokrasi selama ini hanya diperuntukkan untuk kelompok minoritas kaum borjuis. Demokrasi perlu diperluas menjadi demokrasi yang di peruntukan bagi mayoritas masyarakat yang tertindas seperti buruh, tani, nelayan, dan masyarakat marjinal lainnya. 

Dengan meluasnya demokrasi, maka seluruh masyarakat tertindas akan mudah mengakses demokrasi sehingga segala kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tidak lagi berorientasi pada keuntungan segelintir masyarakat saja. 

Akan tetapi, segala output dari kebijakan pemerintah akan memberikan keuntungan yang merata bagi masyarakat luas. Sehingga pembangunan nasional akan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan. Perluasan demokrasi juga merupakan pergantian subjek pengendali atas negara.

Perluasan demokrasi tidak dapat dilakukan dengan mempertahankan status quo saat ini. Transisi demokrasi minoritas menuju demokrasi mayoritas tidak bisa ditempuh dengan jalan damai. 

Perlu untuk melakukan perombakan sistem secara besar-besaran dari kekuasaan minoritas penindas ke tangan mayoritas tertindas demi memperluas demokrasi. Karena sejatinya minoritas penindas yang berkuasa tidak ingin menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Perlu "perampokan" kekuasaan kaum penindas dari masyarakat tertindas.

"Perampokan" kekuasaan tidak bisa berhasil apabila masyarakat tertindas dari berbagai elemen melakukan perlawan sendiri-sendiri. Aksi spontan dan pemberontakan kedaerahan tidak efektif dalam memperluas demokrasi karena akan mudah bagi milisi yang dimiliki oleh minoritas berkuasa untuk memberangus gerakan perlawanan rakyat. 

Sejatinya mereka merupakan organisasi yang kuat dan terunifikasi antar daerah. Maka dari itu, perlu satu organisasi massa yang besar yang dapat menaungi berbagai elemen dari masyarakat tertindas. 

Organisasi ini merupakan organisasi yang tersentral dan demokratis, atau menganut sistem sentralisme demokrasi. Dengan organisasi besar ini, maka gerakan perlawanan rakyat untuk merebut kendali atas kekuasaan akan berjalan dengan mudah. 

Sehingga pembentukan satu organisasi massa merupakan metode efektif untuk memperluas demokrasi hingga pada akhirnya akan terwujud pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan.

Kaum buruh sedunia, bersatulah!