Subjek Seharusnya dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Pada Orde Baru, Soeharto adalah figur borjuis militeristik yang merupakan bagian dari kekuatan reaksioner terbesar sepanjang sejarah Negara Indonesia sejak didirikannya. 

Pasca Reformasi, tidak ada perubahan pada orang-orang yang mengisi kursi kekuasaan. Bilamana ada perubahan, perubahan itu hanya terjadi pada orang-orangnya, tapi tidak untuk perubahan kelas pengendali kekuasaan. 

Tidak bisa dipungkiri, sejak dulu logika profit dominan dalam hati rezim untuk melakukan pembangunan nasional. Kesejahteraan masyarakat luas bukanlah tujuan utama dari pembangunan nasional. Gedung-gedung megah dibangun hanya untuk melayani "malaikat-malaikat" modal yang berjasa karena telah menyokong dana untuk mempertahankan berdirinya rezim.

Padahal jika kita melihat kondisi kaum borjuis nasional first world country selaku subjek atas pembangunan nasional, watak mereka akan berbeda dari kaum borjuis nasional third world country. 

Kaum borjuis nasional first world country memiliki watak yang mandiri, progresif, dan demokratis. Sedangkan kaum borjuis nasional third world country tidak memiliki ketiga watak tersebut. Ini juga disebabkan oleh faktor historis kaum borjuis di masing-masing negara. Di Perancis, kaum borjuis nasional mempelopori revolusi demokratik borjuis pertama kalinya. 

Dengan semangat habis membabat modus produksi feodal, segala kekuatan kontra-revolusi dilucuti tanpa ampun, bahkan kekuatan utama figur feodal di Perancis, Louis XVI, berhasil dihukum mati oleh kaum borjuis nasional. 

Sedangkan di Indonesia, kaum borjuis nasional terlambat dalam menaiki panggung sejarah. Mereka lahir tidak secara mandiri dan menghancurkan modus produksi feodal dengan tangan mereka sendiri. Proses kelahiran mereka melalui ekspor kapital asing. Bahkan kaum borjuis Negara Indonesia hidup rukun bersampingan dengan kaum feodal.

Permasalahan dan hambatan yang muncul dalam pembangunan nasional di Negara Indonesia bermula dari ketidakjelasan arah kepemimpinan Soekarno dalam pembangunan nasional di era Orde Lama. Ini sebenarnya sebuah problematika setelah kemerdekaan, kaum borjuis dominan dalam mempengaruhi segala suprastruktur Negara Indonesia terutama dari segi perpolitikan yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya permasalahan dan hambatan terhadap pembangunan nasional. 

Permasalahan dan hambatan itu terjadi hingga saat ini. Terdapat beberapa bentuk permasalahan yang terjadi yakni belum tuntasnya reforma agraria, ketimpangan ekonomi, dan belum terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Hal ini disebabkan kaum borjuis nasional third world country sebagaimana Indonesia tidak memiliki sikap mandiri, progresif, dan demokratis. 

Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil adalah bahwa subjek yang memegang kendali atas pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan hingga saat ini adalah kaum borjuis nasional.

Hingga saat ini, demokrasi yang ada hanya diperuntukan untuk kelompok minoritas. Kelompok minoritas yang dimaksut bukanlah minoritas agama, ras, suku, dll. Tapi minoritas kelas penghisap dan penindas yang menguasai negara. Hanya kaum borjuis yang dapat menikmati demokrasi.