Subjek Seharusnya dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Pembangunan nasional sangat terdiferensiasi secara kontras antar daerah, Pulau Jawa menerima pembangunan gedung-gedung yang megah, sedangkan diluar Pulau Jawa dikuras habis-habisan sumberdaya alamnya untuk pembangunan di Pulau Jawa. Tenaga kerja buruh mengalami penindasan serta penghisapan yang parah oleh kelas borjuasi demi berjalannya program pembangunan nasional Orde Baru. 

Ketika buruh ingin melakukan demonstrasi, aktivitas mereka direpresi oleh rezim militer yang berkuasa. Bahkan serikat buruh yang merupakan salah satu wadah berserikat kaum buruh dibatasi kegiatan politiknya. 

Apalagi pembentukan partai yang berbasis massa kaum buruh yang pastinya jelas-jelas dilarang karena akan mengancam eksistensi dari rezim borjuis Orde Baru. Tidak heran bila banyak aktivis kaum tertindas yang menghilang tanpa jejak atau bahkan dibunuh secara sistematis oleh rezim Orde Baru.

Ditinjau dari masalah agraria, jelas-jelas Soeharto mengkhianati semangat reforma agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan nafas segar bagi reforma agraria di Indonesia dikhianati oleh Soeharto dengan cara menerbitkan Undang-Undang Kehutanan. 

Perampasan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh kaum tani sering terjadi di era Orde Baru. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan Soeharto yang berorientasi pada stabilitas nasional dan investasi asing demi melayani pemilik modal. 

Ditambah pada saat itu ada program Revolusi Hijau yang ditujukan untuk membawa implikasi ekonomi pada nilai tanah. Masalah yang ditimbulkan dari program Revolusi Hijau jauh lebih banyak daripada benefitnya. 

Petani banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak cukong yang membeli tanah dengan harga yang sangat murah lalu menjualnya dengan harga yang sangat mahal, kerusakan tanah jangka panjang yang disebabkan petani yang diwajibkan membeli pupuk kimia yang bakal merusak tanah dari perusahaan yang ditentukan oleh Soeharto, dan masih banyak lagi.

Untuk melindungi hak milik kelas borjuasi, Orde Baru merasa perlu untuk melucuti demokrasi dan membentuk pemerintahan yang totaliter dibawah kendali militer. 

Demokrasi dilucuti ketika diwajibkannya seluruh partai di Indonesia untuk melakukan fusi partai. Ini jelas menghilangkan tradisi ideologis yang dimiliki oleh semua partai yang ada pada saat itu. Media-media yang menyuarakan hak-hak bagi rakyat tertindas dan yang menampilkan sisi kelam dari rezim Orde Baru dibredel oleh militer. 

Contohnya Majalah Tempo yang mengalami pembredelan oleh Pemerintah Orde Baru setelah menerbitkan pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi impor 39 kapal perang bekas Jerman Timur (Tempo.co, 2022). 

Contoh selanjutnya, rakyat yang resah akan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada saat itu membentuk gerakan perlawanan dalam bentuk pencerdasan publik atau gerakan perlawanan rakyat dari bawah. Namun akhirnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat ini diberangus hingga ke akar-akarnya oleh Orde Baru.