Subjek Seharusnya dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Aktivis-aktivis pro-demokrasi menjadi sasaran utama kriminalisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Salah satu contoh paling nyata adalah kasus pembunuhan Munir yang tewas karena diracuni ketika ingin pergi ke Belanda. 

Belum lagi misteri Wiji Thukul yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ini hanya sedikit dari banyak contoh bahwa Orde Baru tidak ingin adanya aktivis yang menyadarkan masyarakat akan ketertindasan yang mereka alami.

Kepentingan mempertahankan hak milik kelas borjuasi yang dilakukan Orde Baru berpengaruh pada suprastruktur-suprastruktur lainnya seperti halnya kebijakan politik, pendidikan, moral, agama, budaya, dll. Kebijakan politik yang tercipta ditujukan untuk melucuti demokrasi. Pendidikan pada Orde Baru ditujukan demi terciptanya kepatuhan masyarakat pada sistem yang menindas. 

Moral dan agama diajarkan setiap kali pada acara peribadatan oleh para pemuka agama untuk menundukan perlawanan masyarakat. Budaya yang tercipta bermotif westernisasi yang melucuti budaya nasional Bangsa Indonesia untuk mendukung program investasi asing.

Setelah Orde Baru runtuh, entitas-entitas yang terdapat pada masa Orde Baru tidak hilang begitu saja. Banyak warisan buruk yang ditinggalkan oleh Orde Baru yang masih ada hingga sekarang. 

Pembangunan nasional yang berorientasi untuk mengembangkan investasi asing masih dipertahankan rezim berganti rezim pasca Orde Baru runtuh. Investasi asing didorong untuk masuk Indonesia oleh rezim berkuasa dengan dalih untuk meluaskan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. 

Namun hal ini juga mengandung dilema didalamnya. Investor asing banyak yang tidak mau mengembangkan industri manufakturnya di Negara Indonesia karena rendahnya tenaga produktif. Kaum buruh di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang unggul dalam menghasilkan komoditas sebagaimana kaum buruh di Amerika Serikat. 

Maka dari itu, tidak heran ketika pemerintah menerbitkan produk hukum berupa Omnibus Law yang berisi pasal-pasal yang menguntungkan para investor sekaligus menindas kaum buruh.

Permasalahan lainnya juga perlu menjadi sorotan. Demokrasi makin dilucuti dengan hadirnya RKUHP. Rakyat makin sengsara diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Konflik agraria yang tak kunjung usai disebabkan tidak segera dilaksanakan program reforma agraria. 

Pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak kunjung ditemukan pelakunya, bahkan rezim melakukan pelanggaran HAM berat lagi pada 2022 di Kanjuruhan. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,384 (BPS, 2022).

Ada satu kesamaan antara Orde Lama, Orde Baru, hingga Pasca-Reformasi yaitu pemegang kendali atas pembangunan nasional adalah kaum borjuis nasional. Bedanya sejauh mana progresifitas dari kaum borjuis nasional pemegang kekuasaan. Di era Orde Lama, Soekarno merupakan sosok Bonapartis merupakan perwakian dari kaum borjuis marhaen.