Peran Lembaga Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Dipublish oleh : Kamilia Nadirah & Aanisah Aprilia Lasampa

Abstrak

Suprastruktur politik erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada dalam satu negara. Pemerintah harus dapat menegakkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Namun sekarang, telah maraknya penyalahgunaan peran atau fungsi dalam badan eksekutif selaku penyelenggara negara. Seperti halnya dalam mendukung salah satu partai politik. Perilaku para badan eksekutif tersebut mencerminkan bahwa mereka tidak adil dalam semua pihak dan hanya mendukung satu pihak saja dalam partai politik. Penelitian ini dilakukan di Universitas Darussalam Gontor Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk dapat mengelaborasi bagaimana penerapan dari adanya tugas badan eksekutif negara sebagai suprastruktur politik di Indonesia. Adapun langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi literatur melaui kajian pustaka dalam jurnal dan lainnya. Artikel ini akan membahas mengenai penyalahgunaan yang dilakukan badan eksekutif dalam mendukung satu pihak dalam partai politik. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 1) Pada indikator pemilu serentak 2024 sejauh ini telah merilis prediksi 3 orang yang terpilih untuk menjadi calon prresiden 2024 yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. 2) Pada indikator penyelewengan badan eksekutif, terdapat partai demokrat yang mengkritik Joko Widodo yang kerap mempromosikan tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden.

Katakunci: badan eksekutif; penyalahgunaan kekuasaaan; presiden; pemilu

Abstract

            Superstructural politics is closely related to state institutions in one country. The government must be able to uphold calm and peace in society. But now, its rise has saved the role or function of the state executive body. As is the case in supporting one political party. The attitude of the executive bodies reflects that they are not fail in all parties and only support one side in a political party. This research was conducted at Darussalam Gontor University, Ngawi Regency, East Java. The purpose of conducting this research is to be able to elaborate on how the implementation of the executive mandate of the state as a political superstructure in Indonesia. The steps used in this research are literature studies through literature review in journals and others. This article will discuss the safeguards carried out by the executive body in supporting one party in a political party. The results of the research show the following: 1) In the 2024 simultaneous election indicators, predictions have been released so far of 3 people who were elected as presidential candidates for 2024, namely Anies Baswedan, Prabowo Subianto, and Ganjar Pranowo. 2) In the indicator of abuse of power the executive body, there are democratic parties that criticize Joko Widodo, who often promotes figures who have the potential to become presidential candidates.  

Keywords: Executive body; abuse of power; president; election

Pendahuluan                                                                                                                                                            

Pemerintah harus berfungsi dengan baik di negara untuk menegakkan ketertiban dan masyarakat yang damai. Oleh karena itu diperlukan adanya Lembaga negara yang berfungsi dengan baik yang mendukung terwujudnya tujuan dan cita-cita pemerintah federal dan negara bagian. Lembaga negara harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai dan benar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, bersih dan terbuka.

Suprastruktur politik atau lingkup politik pemerintahan adalah struktur politik negara yang mengacu pada institusi negara yang ada dan perimbangan kekuasaan anntar institusi. Berbicara tentang negara memang tidak bisa lepas dari istilah politik. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita tidak mau ketinggalan apapun yang menyangkut negara kita. Salah satunya adalah system politik yang memang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak hanya mengetahui dan belajar darinya, kita juga harus berpartisipasi. Negara berdiri kokoh ketika  semua elemen masyarakat mendukungnya.

Sistem politik dapat diartikan sebagai setiap aktivitas politik di dalam negara atau masyarakat, di mana tindakakan berlangsung sebagai proses di mana nilai-nilai dasar ditransfer ke masyarakat dan diperlihatkan hubungan fungsional dari tindakan politik tersebut. Penyelenggaraan system politik memerlukan struktur Lembaga negara yang dapat mendukung jalannya pemerintahan. Struktur politik adalah cara melembagakan hubungan antar komponen yang membentuk struktur politik negara sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan fungsional.