Ketika public mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan yang kita hadapi saat ini diharapkan solidaritas dan tanggung jawab sosial masyarakat bias terbangun, masyarakat jadi lebih proaktif menemukan dan melaporkan kasus mungkin tertular infeksi, masyarakat semakin kooperatif untuk melaksanakan himbauan yang diberikan oleh pemerintah serta bias bersiap menghadapi potensi penyebaran penyakit, langkah-langkah mitigasi yang dianjurkan oleh pemerintah bias dipatuhi oleh masyarakat.
      Sebenarnya, segala upaya dan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 melalui pembatasan interaksi sosial ataupun wacana karantina massal sangat sulit diterapkan di Indonesia. Adat, kebiasaan dan kultur kita yang memang senang untuk berkumpul menjadi salah satu contoh hambatan yang bisa ditemui jika melakukan pembatasan interaksi sosial.Â
Begitu juga jika kita ingin melakukan karantina massal dan melakukan pelacakan massif seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China yang otoriter. Sebagai negara demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, pelacakan massif mungkin akan mengganggu dan bersinggungan dengan hak-hak individu.Â
Untuk itu, jika ingin melakukan pemeriksaan atau pelacakan yang massif seperti Pemerintah China, pemerintah kita perlu membangun kepercayaan masyarakat bahwa manfaat yang didapatkan dari upaya ini lebih besar dari pelanggaran terhadap hak-hak individu. Langkah yang paling bijaksana bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada para ilmuwan, para ahli penyakit dan professional terlatih untuk menjadi pemimpin perang melawan pandemik ini.Â
Mereka harus lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat di ruang-ruang publik seperti media massa dengan penjelasan ilmiah yang terstandarisasi dan valid, bukan oleh politisi yang hanya berkepentingan untuk menenangkan massa dan hanya akan mebingungkan serta menggantungkan nasib rakyat.Â
Akhirnya, supaya Indonesia bisa memenagkan pertempuran melawan COVID-19, Indonesia membutuhkan informasi publik yang transparan, benar dan tervalidasi dari sumber-sumber sains yang kredibel
