kekuasaan. Hal ini tentu saja mengancam prinsip meritokrasi dan dapat menurunkan kualitas
pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Banten dan
Sumatera Utara, sering kali mengalami penurunan kualitas tata kelola pemerintahan karena pejabat
yang terpilih melalui mekanisme dinasti politik tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk
menjalankan tugas mereka. (Setiyono dkk, 2015.)
Menurut Max Weber, salah satu teoretikus besar ilmu negara, birokrasi modern harus
didasarkan pada rasionalitas, di mana pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi
dan kemampuan teknis, bukan faktor-faktor personal seperti hubungan keluarga Politik dinasti
dengan demikian bertentangan dengan prinsip ini karena lebih mengutamakan hubungan keluarga
daripada kemampuan objektif individu.
3. Negara Hukum dan Transparansi Politik
