Sistem yang Rusak di Indonesia
Baru-baru ini Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam salah satu pidatonya di sidang tahunan MPR, beliau mengakui keterbatasannya selama 10 tahun memimpin negeri ini dan masih banyak kekhilafan yang ia lakukan.Â
Namun permintaan maaf harus disertai dengan komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, juga komitmen untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.Â
Begitu juga dalam konteks berenegara permohonan maaf harus disertai dengan komitmen pemerintah, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan memperbaiki sistem yang sudah ada sehingga publik tidak kecewa.Â
Karena ucapan tanpa tindakan itu omong kosong, kalau mengutip kata-kata Pak Prabowo 'Tidak hanya omon-omon' selama 10 tahun ini pemeritahan Pak Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur.Â
Tapi di sisi lain kita ditunjukan praktek-praktek Nepotisme secara terselubung, dengan memajukan anaknya sulungnya sebagai Wakil Presiden dan mengotak-atik Konstitusi.Â
Juwita Hayyuning Prastiwi Dosen Ilmu Politik Unversitas Brawijaya, sekaligus Jurnalis THE CONVERSATION menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia sekarang berada dalam titik terendah.Â
Terhitung sejak pasca reformasi tahun 1998, hali itu dijelaskan oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner Peneliti Politik dari National University Australia.Â
Pada pilpres 2019 Presiden Jokowi pernah berjanji akan menjaga demokrasi dan kebebasan berekspresi, tapi nyatanya banyak kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah di bawah kepemimpinnannya yang cenderung reprsesif.Â
Salah satunya adalah keputusan Presiden Jokowi mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK, meski saat itu sudah didemo besar-besaran dan ditentang oleh banyak pihak.
Indonesia Harusnya Baik
