Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia, Pendekatan Teori Robert Klitgaard dan Jack Bologna pada Kasus Korupsi E-KTP

Mengurangi Monopoli dan Diskresi:
Proses tender harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Kebijakan yang memberikan kekuasaan besar pada individu atau kelompok tertentu harus diminimalisir.

Peningkatan Akuntabilitas:
Semua pejabat yang terlibat dalam pengelolaan proyek harus diwajibkan melaporkan secara berkala dan diaudit secara menyeluruh.

Pendidikan Antikorupsi:
Membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Klitgaard, Robert. Controlling Corruption. University of California Press, 1988.
   Buku ini menjelaskan konsep CDMA (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability) dan memberikan pemahaman tentang penyebab korupsi dalam sistem pemerintahan.

2. Bologna, Jack, dan Robert Lindquist. Fraud Auditing and Forensic Accounting. Wiley, 1995.
   Buku ini membahas teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure) yang digunakan untuk menganalisis motivasi dan peluang dalam tindakan fraud dan korupsi.

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Audit Proyek e-KTP. 2014.
   Laporan ini memberikan data dan analisis terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi proyek e-KTP.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Penanganan Kasus Korupsi e-KTP. 2018.
   Laporan resmi dari KPK mengenai detail kasus, para pelaku, dan proses hukum dalam kasus korupsi e-KTP.

5. Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Bandung, 2015.
   Buku ini digunakan untuk memahami pendekatan analitis yang sistematis dalam mengkaji permasalahan korupsi.

6. Wahyudi, Imam. "Analisis Sistemik pada Kasus Korupsi e-KTP di Indonesia." Jurnal Etika dan Hukum, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 34--49.
   Artikel ini memberikan perspektif tentang penyebab korupsi di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya pada proyek besar seperti e-KTP.

7. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2018.
   Laporan ini memberikan gambaran posisi Indonesia dalam indeks persepsi korupsi global.

8.