Hari ini, Senin 13 November 2023 Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Agus Subiyanto calon panglima TNI. Pak Agus akan menggantikan posisi Laksamana TNI Yudo Margono. Beliau segera memasuki masa pensiun.
Siapakah sosok Jenderal Agus..? Apakah memang punya prestasi mentereng hingga mampu mengalahkan beberapa Jenderal lain di jajaran yang sama dalam persaingan menduduki puncak karir dibidang militer.?
Sebelum ikut fit and proper test calon panglima TNI, oleh Presiden Jokowi Pak Agus lebih dulu di ploting menduduki KSAD yang ditinggalkan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pak Dudung juga memasuki masa pensiun.
Kalau soal jenjang karir dari bawah sampai sekarang, termasuk pula tentang proses pendidikan yang pernah dijalani, saya kira eksistensi Pak Agus sama sekali tak meragukan. Pastilah memenuhi syarat.
Namun yang sangat menarik buat dijadikan bahan rasan-rasan adalah soal lejitan karir Pak Agus. Melesat bak roket Hamas saat serangan pertama, yang tak mampu dibendung masuk ke wilayah Israel meski oleh Irom Dome sekalipun.
Juga rasan-rasan tentang awal mula “perkenalan” atau ketemunya Pak Agus dengan Presiden kita Pak Jokowi itu. Anda yang kebetulan tahu, atau mengikuti perjalanan karir keduanya, yakin saya akan sedikit tersenyum.
Tak perlu kita tengok dari awal, langsung saja pada momentum pertengahan, dimana Pak Agus mulai menduduki jabatan yang patut di perhitungkan di jajaran TNI. Utamanya di matra Angkatan Darat.
Pada tahun 2017-2018, pria kelahiran 5 Agustus 1967 itu menjabat sebagai Komandan Korem 132/Tadulako. Tapi sebelumnya, tepatnya pada rentang waktu 2009-2011, Pak Agus duduk sebagai Dandim 07/35 Surakarta, sebutan lain dari Kota Solo.
Kita paham bersama kan, kalau pada masa tersebut yang jadi Wali Kota Solo adalah Pak Jokowi. Ya benar. Ketika itu, secara struktural jabatan Pak Jokowi masih ada di tingkat “bawah”. Alias cuma bawahan Gubernur dan Presiden.
Dengan kata lain, Pak Agus sebenarnya merupakan mitra kerja Jokowi di Solo beberapa tahun lalu. Bisa jadi, akibat interaksi mendalam sebagai Wali Kota dan Dandim, ditambah adanya kecocokan pandangan, kedua tokoh itu lalu jadi kawan dekat.
Naah, bermula dari kawan dekat itulah, saat keduanya ketemu lagi di tingkat pusat dimana Pak Jokowi sudah jadi orang nomor satu, Pak Agus kemudian menjadi orang kepercayaan presiden.
Lalu bisa jadi, lewat lobi sana sini, di edorse-lah nama Agus Subinyanto buat di orbitkan karirnya. Hingga dalam waktu, yang menurut pandangan saya dan mungkin juga para pembaca sekalian, melesat amat cepat jadi calon Panglima TNI.
Benarkah lejitan karir Pak Agus bagai rudal Hamas yang tak terbendung oleh Iron Dome Israel..? Mari kita lihat sekelumit data berikut ini. Setelah Tour of Duty diberbagai posisi, mulai Februari 2022 Pak Agus ditunjuk Wakil KSAD.
Kemudian menggantikan jabatan Pak Dudung sejak Oktober 2023. Hebatnya, sampai 13 November 2023 hari ini, selisih tidak sampai satu bulan atau lebih tepatnya cuma 19 hari, Pak Agus mendapat persetujuan dan legitimasi untuk duduk jadi Panglima TNI.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya saat proses penggantian Kapolri dari Tito Karnavian kepada Listyo Sigit Prabowo, terdapat pola kecepatan waktu yang sama dengan naiknya jabatan Pak Agus sebagai Panglima TNI.
Lesatan karir Pak Sigit menjadi Kapolri, ketika itu sempat disorot. Gara-gara mengalahkan beberapa Jenderal senior di Kepolisian. Dan faktanya, Pak Sigit itu ternyata juga pernah bertugas sebagai Kapolresta Surakarta, tepat saat Jokowi masih jadi Wali Kota Solo.
Mengangkat orang kepercayaan jadi staf atau bawahan, dalam rangka kelancaran tugas memang lumrah terjadi. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh beberapa pejabat, dalam hal ini termasuk presiden sebelumnya.
Namun kalau pemilihan personilnya hingga menimbulkan rasan-rasan karena abai terhadap nilai-nilai senioritas dan terjadi pada waktu amat cepat, ya kurang pantas juga secara etika. Menimbulkan kesan, jangan-jangan ada tujuan pragmatis yang hendak dicapai.
Dan khusus naiknya Pak Agus jadi Panglima TNI, secara urut-urutan mengabaikan tradisi bergilir. Sudah maklum, posisi Panglima TNI biasanya di berikan bergantian diantara tiga matra AD, AU dan AL.
Pada pengangkatan kali ini, layaknya Panglima TNI di pegang oleh personil dari AU. Sebab sebelunya, AD dan AL sudah dapat giliran. Ternyata Pak Jokowi berkehendak lain. Panglima TNI dikembalikan ke AD.
Tapi tak apalah. Karena secara regulasi Pak Jokowi tidak melanggar regulasi. Lagi pula sudah mendapat persetujuan dari DPR RI khususnya Komisi I. Apalagi yang hendak diperdebatkan ? Ya tak ada.
Hanya saja, kalau dihubungkan dengan situasi politik akhir-akhir ini, dimana banyak kritik muncul gara-gara Gibran anak Pak Jokowi jadi cawapres Prabowo, padahal sebelumnya tak memenuhi syarat, fenomena Pak Agus perlu diperhatian secara khusus oleh semua pihak.
Mengapa, ya karena eksistensi TNI, dalam hal ini juga Kepolisian, memiliki posisi yang amat sangat kuat. Baik dimata negara maupun rakyat. Salah satu sebabnya, TNI dan Kepolisian punya senjata.
Anda hendak melawan keduanya, saran saya jangan coba-coba. Kalau anda maksa, dijamin akan pindah tempat tinggal dari rumah ke kuburan akibat kena dor senjata mematikan.
Itu sekedar candaan sekilas ya. Tentang eksistensi TNI dan Kepolisian. Dimana sekarang ini, dan untuk beberapa waktu kedepan, Bos-nya di pegang oleh orang dekat Presiden. Dengan kata lain, saat ini Pak Jokowi benar-benar power full.
Saya kira, mau tidak mau, seluruh komponen bangsa ini, baik yang berposisi sebagai rakyat biasa, maupun para pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di atas sana, mesti menerima kenyataan tersebut.
Belum lagi adanya dukungan rakyat yang cukup tinggi. Yang konon katanya, ditunjukkan oleh tingginya hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Percaya atau tidak, urusan anda.
Tapi kalau betul, maka makin lengkaplah kekuatan power full Pak Jokowi. Karena beroleh dukungan sekaligus dari tiga komponen utama yang ada dinegara ini. Yaitu TNI, Kepolisian dan rakyat.
Bisa jadi, mereka semua tak akan tinggal diam. Siap membela jadi beking ada digaris depan, manakala Pak Jokowi hendak di apa-apakan. Dan mungkin saja, juga siap membantu ketika Pak Jokowi punya keinginan alias kepentingan.
Melihat fakta dan kecenderungan tersebut, rasanya tak akan ada yang bisa menghalangi. Andai Pak Jokowi hendak cawe-cawe dalam urusan politik. Terlebih menjelang gelaran pilres 2024
Memiliki kekuatan power full, sangat baik jika dijadikan potensi mengatur jalannya pemerintahan. Terlebih buat kebutuhan rakyat. Saya yakin, siapapun pasti akan memberikan dukungan.
Tapi kalau untuk kepentingan politis terhadap satu pihak, seperti hendak memenangkan kontestan pilpres misalnya, tentu akan dilawan. Akankah Pak Jokowi menggunakan TNI dan Kepolisian buat kepentingan pencawapresan Gibran..?
