Naah, bermula dari kawan dekat itulah, saat keduanya ketemu lagi di tingkat pusat dimana Pak Jokowi sudah jadi orang nomor satu, Pak Agus kemudian menjadi orang kepercayaan presiden.
Lalu bisa jadi, lewat lobi sana sini, di edorse-lah nama Agus Subinyanto buat di orbitkan karirnya. Hingga dalam waktu, yang menurut pandangan saya dan mungkin juga para pembaca sekalian, melesat amat cepat jadi calon Panglima TNI.
Benarkah lejitan karir Pak Agus bagai rudal Hamas yang tak terbendung oleh Iron Dome Israel..? Mari kita lihat sekelumit data berikut ini. Setelah Tour of Duty diberbagai posisi, mulai Februari 2022 Pak Agus ditunjuk Wakil KSAD.
Kemudian menggantikan jabatan Pak Dudung sejak Oktober 2023. Hebatnya, sampai 13 November 2023 hari ini, selisih tidak sampai satu bulan atau lebih tepatnya cuma 19 hari, Pak Agus mendapat persetujuan dan legitimasi untuk duduk jadi Panglima TNI.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya saat proses penggantian Kapolri dari Tito Karnavian kepada Listyo Sigit Prabowo, terdapat pola kecepatan waktu yang sama dengan naiknya jabatan Pak Agus sebagai Panglima TNI.
Lesatan karir Pak Sigit menjadi Kapolri, ketika itu sempat disorot. Gara-gara mengalahkan beberapa Jenderal senior di Kepolisian. Dan faktanya, Pak Sigit itu ternyata juga pernah bertugas sebagai Kapolresta Surakarta, tepat saat Jokowi masih jadi Wali Kota Solo.
Mengangkat orang kepercayaan jadi staf atau bawahan, dalam rangka kelancaran tugas memang lumrah terjadi. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh beberapa pejabat, dalam hal ini termasuk presiden sebelumnya.
Namun kalau pemilihan personilnya hingga menimbulkan rasan-rasan karena abai terhadap nilai-nilai senioritas dan terjadi pada waktu amat cepat, ya kurang pantas juga secara etika. Menimbulkan kesan, jangan-jangan ada tujuan pragmatis yang hendak dicapai.
Dan khusus naiknya Pak Agus jadi Panglima TNI, secara urut-urutan mengabaikan tradisi bergilir. Sudah maklum, posisi Panglima TNI biasanya di berikan bergantian diantara tiga matra AD, AU dan AL.
Pada pengangkatan kali ini, layaknya Panglima TNI di pegang oleh personil dari AU. Sebab sebelunya, AD dan AL sudah dapat giliran. Ternyata Pak Jokowi berkehendak lain. Panglima TNI dikembalikan ke AD.
Tapi tak apalah. Karena secara regulasi Pak Jokowi tidak melanggar regulasi. Lagi pula sudah mendapat persetujuan dari DPR RI khususnya Komisi I. Apalagi yang hendak diperdebatkan ? Ya tak ada.
