Akankah Pak Bambang mengambil langkah atau kebijakan yang menguntungkan bagi PPP secara elektoral agar bisa nambah kursi di parlemen saat gelaran pileg 2024..? Wallahu’aklam.
Berdasar regulasi, setiap Kepala Daerah, baik Bupati definitif maupun Pj, secara formal memang dilarang berpihak kepada satu kelompok politik tertentu. Apalagi terlibat langsung dalam perebutan suara.
Namun dibalik layar, siapa yang bisa mengontrol keberadaan atau posisi Kepala Daerah..? Jawaban pastinya, ya tidak akan ada yang bisa. Ayo siapa yang dapat meneropong gerak langkah Kepala Daerah secara massif hingga 24 jam penuh..
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!