PR berikutnya buat Pak Bambang adalah soal menejemen administrasi. Diketahui, sejak KH Salwa Arifin menjabat Bupati, mutasi para birokrat di Bondowoso kerap terjadi kesalahan”ketik”.
Sehingga mengakibatkan KASN perlu ikut campur tangan. Terbaru, adalah terbitnya rekomendasi agar mutasi oleh Bupati Bondowoso beberapa waktu lalu dibatalkan. Apakah rekomendasi KASN itu akan dilaksanakan oleh Pak Bambang..?
Seharusnya iya. Sebab jika tidak, kedepan bakal menjadi sandungan tersendiri bagi Kabupaten Bondowoso. Terutama yang ada kaitan dengan laporan atau pemberitahuan tentang rotasi jabatan.
Bisa-bisa tak akan mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Tapi ini masih mending. Khawatirnya ada sanksi yang mengakibatkan dampak cukup berat. Misal tak merestui satu usulan atau kebijakan tertentu.
Itulah langkah dan konsekwensi pertama yang mungkin akan diambil dan terjadi pada masa pemerintahan Pak Bambang selaku Pj Bupati Bondowoso. Sekarang mari kita bedah yang kedua.
Kalau tentang yang kedua itu, ada kaitan dengan otoritas jaringan. Sebagai Pj Bupati, Pak Bambang pastilah punya kuasa mengatur, dan tentu saja kasih perintah, kepada para bawahan. Mulai dari Kepala Dinas hingga Camat.
Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber, saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Penguatan APIP Daerah di Kantor Kemendagri Jakarta, hari Rabu 13/09/2023, Mendagri Tito Karnavian mengungkap fakta mengejutkan tentang tenaga honorer.
Menurut Pak Tito, rata-rata para tenaga honorer bidang administrasi di pelbagai daerah di isi oleh anggota keluarga atau tim sukses Kepala Daerah atau pejabat setempat. Ini juga jadi salah satu sebab mengapa jumlahnya membengkak.
Hal tersebut saya pandang wajar. Apalagi kalau secara administratif memenuhi syarat. Dan politik balas budi macam fenomena pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud Pak Tito memang kerap terjadi.
Pertanyaanya kemudian, apakah Pak Bambang juga akan menerapkan fenomena balas budi kepada pihak-pihak yang telah berjasa membuat dirinya sukses jadi Pj Bupati Bondowoso..?
Dalam pandangan saya, pihak yang berjasa bagi Pak Bambang tentu saja PPP. Bisa dilihat dari kengototan partai ini saat pengajuan usulan di parlemen. Dan mungkin saja juga ikut campur tangan atas lahirnya usulan Pj dari Gubernur.
