Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Demokrasi Indonesia secara fundamental terletak pada dasar negara sekaligus landasan idiil bangsa yakni Pancasila, khususnya sila ke-4, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
Dalam rangka memastikan kelangsungan demokrasi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia, terdapat sejumlah strategi dan rekomendasi yang dapat di berikan yakni; Penguatan Institusi Demokrasi, hal ini dapat dilakukan melalui penguatan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, seperti lembaga legislatif, sistem peradilan, dan lembaga penegak hukum, melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengawasan akan membantu memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Disini masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong partisipasi proses politik dan pembangunan melalui pendidikan politik, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat sipil akan membantu memperkuat legitimasi demokrasi dan menjaga keterlibatan masyarakat yang inklusif. Peningkatan akses terhadap informasi; melalui peningkatkan akses terhadap informasi publik melalui media yang bebas, transparan, dan independen, serta meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, akan membantu mencegah penyebaran berita palsu dan propaganda politik yang dapat mengancam proses demokrasi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; melalui peningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, akan membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat stabilitas politik. Â Â Â Â
Â
DAFTAR PUSTAKA
Ade, U J. 2023. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)."
Ahmadi, A. 2015. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Al-'Adl, 8(1), 1-19, hlm 8.
Asshiddiqie, J. 2016. Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." Jurnal, 6..
Amir, M. 2020. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23.2. Hlm, 115.
Arniti, N. K. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4.2. Hlm, 329..
Amir, M. 2020. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23.2. Hlm, 115.
Anugrah, dan Jacop, 2018. Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. Jurnal Kajian Lemhannas RI.
