Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi disaat harga minyak dunia sedang dalam kondisi turun dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini surplus sangatlah ironi,apalagi hal tersebut diumumkan langsung oleh Mr President Jokowi yang “katanya ingin memimpin 3 periode” ?. Tiga periode ?, dalam kurun waktu beliau delapan tahun memimpin INA, kondisi, keadaan masyarakat, rakyat INA sangatlah menderita,sengsara diantaranya disebabkan oleh kenaikan harga BBM tersebut. Hal ini berdampak sangat signifikan terhadap mayoritas masyarakat, rakyat Indonesia(INA), harga BBM akan memukul 70 persen rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Dan?, data terkini (uptodate) INA tidak memiliki,malahan INA terus-menerus mengalami jebol data karena INA belum memiliki Undang-undang perlindungan data pribadi (UUPDP). Tanya Apa Ini ?., Apa Itu ?.
Terguncang
Selain itu, sebanyak 64 juta pelaku UMKM juga akan terkena guncangan dahsyat dari Pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat,rakyat nya., Dikarenakan mereka masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Naiknya harga BBM di tengah situasi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Sampai detik ini pun masih belum berakhir.
Kompensasi.
Upaya pemberian kompensasi akibat dari dampak kenaikan harga BBM dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangatlah tidak efektif. Selain dikarenakan INA tidak memiliki data terkini (uptodate) tadi.
Selain nominalnya yang terlalu kecil, yakni, Rp 600 ribu hanya untuk 4 bulan, mau Saya mau Tanya : memangnya kenaikan harga BBM hanya berlaku hingga empat bulan kedepan ?, lalu apa makna pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk empat bulan kedepan?. Cakupannya juga hanya 20,65 juta orang dari 70 persen kelompok miskin dan rentan di Indonesia.
APBN Surplus
Apabila Pemerintah yang dipimpin Mr President Joko Widodo belum mampu membahagiakan rakyat, jangan persulit kehidupan rakyat. kondisi APBN sepanjang Januari-Agustus 2022 sebenarnya mengalami surplus.
Kondisi, keadaan tersebut seharusnya dapat membuat pemerintah dapat mengamankan subsidi BBM, sehingga tidak perlu ada keputusan menaikkan harga BBM saat ini.
Ditambah, dan kita semua pastinya masih ingat dalam pidato Presiden Jokowi menjelang peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI lalu, beliau Mr President juga menegaskan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM agar tetap dapat dijangkau oleh rakyat.
untuk menjaga ruang fiskal tetap aman, selain memaksimalkan pendapatan negara dari pajak, termasuk memaksimalkan potensi pajak kekayaan, pemerintah perlu mendorong efisiensi besar-besaran untuk belanja birokrasi.
Krisis
Pemerintah juga dapat menghapus anggaran dengan menunda berbagai proyek-proyek yang tidak begitu mendesak seperti infrastruktur ( Untuk beberapa provinsi yang lebih mengutamakan jenis fasilitas lain), pembangunan Ibu kota baru, dan beberapa proyek lainnya.
Mr.President jokowi dapat menunda pembangunan Ibu kota baru hingga kondisi ekonomi Indonesia benar-benar pulih, sehingga bisa mengamankan anggaran sebesar Rp 500 triliun, dan hingga hari ini belum satu pun investor yang berminat.
Krisis energi yang terjadi hari ini dan masa depan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola energi nasional dari hulu ke hilir, PT.Pertamina(persero) dan PT PLN(persero)., Agar tata kelola energi nasional lebih berdaulat dan bisa memakmurkan rakyat sesuai mandat konstitusi pasal 33 UUD 1945.
Jangan lagi seperti kejadian belakangan ini : minyak mentah dari sumur-sumur minyak di Indonesia diekspor dan diolah di Kilang-Kilang minyak Singapura kemudian kita impor kembali. Apa Ini ?. Apa Itu?.
Pemerintah seharusnya meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM subsidi, mempertimbangkan situasi ekonomi rakyat yang belum sepenuhya pulih dari pandemi.
Selain itu, mengingat cadangan minyak bumi yang makin terbatas dan ketergantungan pada impor yang semakin tinggi, pemerintah harus mempercepat transisi secara benar dan berkedaulatan Rakyat ke energi terbarukan yang potensinya melimpah di dalam negeri.
Pengelolaan sumber daya energi, termasuk minyak bumi, juga harus dikembalikan pada mandat konstitusi pasal 33 UUD 1945.
Semua Komoditas Naik
Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi tidaklah tepat. Dengan mengkambinghitamkan subsidi serta komoditas dunia. Padahal harga minyak dunia telah turun secara signifikan. Hal tersebut menyebabkan komoditas pangan pokok yang saat ini harganya tengah melambung. Jelas tidak tepat. Kebijakan ngawur. Kita sama-sama ketahui sekarang semua barang naik, jangankan komoditas yang kita impor (seperti kedelai, daging, gula pasir, bbm), minyak goreng, kita jadi produsen CPO terbesar, dan pemerintah tidak mampu mengurusnya,kemudian telur,yang mengalami kenaikan tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.
Hal itu dapat dilakukan melalui relokasi penggunaan anggaran seperti diatas telah disebut untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang belum menjadi prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.
Harus lebih besar BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM subsidi, harus lebih dari Rp 600 ribu, dan bukan hanya selama enam bulan. Memangnya BBM subsidi naik turun ?. Ngawur.
Nah !
Utang pertamina Rp600 triliun, Mr President jokowi sudah 8 tahun Tetapi produksi terus menurun, alias kembali menjadi pertanyaan besar. ? Bukan ?.
Pendapatan dari konsumsi bensin subsidi per tahun: 26 miliar liter x 7650 = 200 triliun
26 miliar liter = 163 juta barel BBM. Minyak mentah cuma 85% yang jadi BBM. Maka 163 juta barel BBM butuh 192 juta barel minyak mentah.
192 juta minyak mentah per tahun = 530 ribu barel per hari.
Produksi minyak harian 660.000 barel. Artinya mencukupi untuk BBM yang disubsidi, bahkan masih sisa 130 ribu barel. Loh kan katanya per hari butuh di atas 1,5 juta barel? Itu kan untuk industri dan non subsidi . Tidak perlu dihitung.
Kita Cek Biaya Produksi.
Biaya produksi per barel dan bagi hasil dengan kontraktor 30 dollar x 192 juta per tahun minyak mentah untuk BBM bersubsidi x 15.000 = 86,4 triliun
Biaya penyulingan per barel, kalau standar Uncle Sam cuma 9 dollar untuk bensin dan 7 dollar untuk solar. Baiklah, kita ambil 9 dollar.
Jadi untuk biaya penyulingan = 9 dollar x 192 juta barel × 15.000 = 25,9 triliun
Distribusi dan bagi hasil dengan SPBU taruhnya 10% dari total penjualan = 20 triliun
Jadi total biaya produksi = 25,9 T + 86,4 T + 20 T = 132,3 triliun
Sedangkan hasil penjualan bbm bersubsidi = 200 triliun
Ada selisih surplus 60-70 triliun. Semuanya adalah Rupiah, dan bahkan redenominasi belum dibutuhkan.
Apabila persoalan utama kita soal subsidi,BBM dan Listrik tidak berkesudahan, maka, fix.. Kelak apabila terjadi hiperinflasi, murni adalah akibat kesalahan Pemerintah Mr.President Jokowi.
Kambing Hitam
Ketika berbagai proyek politik dan ideologis tersebut dalam kenyataannya tetap tidak sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi INA bergerak sesuai target, berbagai alasan atau kambing hitampun akan dicari-cari. Kambing hitam tersebut bisa berasal dari dalam negeri, namun bisa juga berasal dari luar negeri. Pemerintah tentu saja tidak akan mau secara terus menerus mencari kambing hitam dari faktor dalam negeri. Sebab jika itu terus menerus dilakukan, maka ibarat pepatah “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Langkah tersebut sama artinya pemerintah mengakui bahwa kinerja ekonominya lemah. Meskipun sejatinya dan sejujurnya, soal perang Ukraina dan Rusia saat ini seluruh dunia menjadikan perang tersebut sebagai Kambing Hitam sempurna. Namun demikian, sangat langka di dunia ini, penguasa yang mau mengakui kekurangan, kelemahan dan kegagalannya. Apalagi dengan gentlemen dan kesatria bertanggungjawab dengan kondisi yang ada dan tidak diharapkan oleh kebanyakan rakyatnya. Lalu pejabat tersebut turun,mundur dari jabatannya dengan sukarela. Mau atau Tidak. Bukan Bisa apa Tidak Bisa.
Mau Atau Tidak. Bukan Bisa Apa Tidak.
Apa yang coba dideskripsikan tersebut bukan berarti hendak menafikan faktor-faktor global sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi INA. Pun demikian, bukan berarti mengecilkan atau bahkan menegasikan berbagai proyek penjinakan politik dan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Secara teoritik dan praktis, jangan sampai masyarakat,rakyat memiliki opini bahwa Pemerintah saat ini ada yang mengendalikan, jadi ?, target pertumbuhan ekonomi semu.
Namun demikian, manakala pemerintah terus berkutat dengan berbagai proyek yang menghambur-hamburkan uang serta "mengorbankan rakyat" , dan lalu hasilnya tetap tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, di saat bersamaan sejumlah negara yang mengalami problem sama namun petumbuhan ekonomi dan investasinya dapat menggeliat secara sehat dan dinamis dengan sejumlah isu global tidak terjadi lagi, maka oleh karena itu dapat dipastikan ada hal yang salah pada kinerja pemerintahan, saat ini.
Evaluasi ulang perihal subsidi dalam bentuk program atau hasil lain yang benar-benar secara signifikan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kebanyakan, Rakyat. Jangan sampai sudah target pertumbuhan ekonomi meleset, perbaikan secara signifikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, rakyat juga tidak terwujud menjadi kenyataan…. Salam.
Mau Atau Tidak. Bukan Bisa Apa Tidak.
Kepentingannya Untuk Republik Indonesia!.
