Golongan Fungsional dan Alternatif Ketidakefektifan Representasi Partai Kita

Orde Baru dan Orde Reformasi memiliki kisah yang agak berbeda, namun akibatnya sama. Sempitnya variasi corak ideologi kepartaian hanya memunculkan partai politik yang memiliki pandangan serta referensi yang cenderung sempit hingga berujung menjadi tak representatif. 

Permasalahan kepartaian seperti ini sejatinya telah kita rasakan sejak era Orde Lama. Pada masa itu, permasalahan ini dipandang sebagai suatu hal yang amat serius. Bahkan, Presiden Sukarno sampai-sampai menyiapkan sistem alternatif sebagai pemecah utama masalah tersebut. 

Substansi dari sistem alternatif tersebut berisi mengenai pergeseran kedudukan partai politik menuju kepada bentuk golongan fungsional (non-partai). Pada tulisan saya sebelumnya yang berjudul Sukarno, Sikap terhadap Partai, dan Refleksi Era Kontemporer, saya telah menjelaskan mengenai akar pemikiran, status quo politik Orde Lama, dan motif dari Presiden Sukarno untuk menggeser partai politik dengan golongan fungsional. 

Dalam alam pikiran Presiden Sukarno, keberadaan organisasi-organisasi massa yang dibentuk berdasarkan hal yang sifatnya ideologis bukanlah merupakan sesuatu yang memiliki kecocokan bagi  kehidupan masyarakat Indonesia yang sifatnya heterogen. Heterogenitas tersebut meliputi beragam aspek, suku, agama, hingga kepada pekerjaan di masyarakat. 

Kepentingan petani, akan berbeda dengan kepentingan anggota militer, sekalipun mereka memiliki ideologi yang sama. Kepentingan anggota masyarakat Jawa bisa berbeda dengan kepentingan anggota masyarakat di Sumatera, walaupun mereka juga memiliki ideologi yang sama. 

Bagi tokoh-tokoh Orde Lama, golongan fungsional dianggap sebagai sarana yang paling memadai untuk mewadahi masyarakat yang kepentingannya tidak dapat terakomodir oleh ideologinya. 

Golongan fungsional yang nantinya dibentuk akan berdiri berdasarkan pembelahan fungsi dan pekerjaan di masyarakat. Kelompok ini nantinya akan mewakili kepentingan dan suara-suara masyarakat berdasarkan segmentasi fungsi, pekerjaan, dan kebutuhan kehidupannya secara spesifik. Sehingga, golongan fungsional ini akan  lebih representatif untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. 

Selain itu, dalam pembenarannya, Orde Lama menganggap bahwa---karena golongan fungsional tersebut bukan merupakan partai politik---mereka tidak akan mungkin melakukan kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. 

Dalam pernyataannya, Orde Lama menyatakan bahwa salah satu kesalahan para partai politik adalah karena mereka tidak dapat mengekspresikan ideologi dan tenaga mereka dengan benar. Malahan tenaga tersebut "dihambur-hamburkan". 

Oleh karena itu, golongan fungsional akan menjadi medium yang tepat untuk mengekspresikan tenaga dan potensi rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Golongan fungsional juga akan menjadi "alat" yang membangkitkan produktivitas masyarakat. 

Walaupun sesungguhnya dibentuk sebagai antitesa dari partai politik, namun golongan fungsional sendiri sesungguhnya mengandung sedikit marwah kepartaian: didirikan berdasarkan pembelahan sosiologis di masyarakat---yang dalam hal ini adalah pembelahan berdasarkan fungsi dan pekerjaan di masyarakat.