3. Â Putusan MK harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Mahkamah Konstitusi selama menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya bukan hanya berperan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konstitusional, tetapi juga harus menjamin ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum yang adil. Karena itu, MK sebagai lembaga peradilan dituntut juga mampu mengelola sengketa dan menghasilkan produk putusan yang adil dan menjawab kebutuhan masyarakat.
4. MK harus lebih adil sesuai harapan masyarakat dan terus meningkatkan integritasnya.
Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin ketika dimintai tanggapannya atas  keterpilihan Anawar Usman sebagai Ketua MK periode 2023-2028.Â
Menurut Wakil Presiden, Â semua masyarakat Indonesia mengharapkan agar MK lebih baik, lebih adil, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
5. MK harus menerapkan transparansi dalam proses pengadilan.
Memasuki usia 20 tahun  sebagai lembaga peradilan, masyarakat berharap MKRI dapat lebih trasparan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang pertimbangan dan landasan hukum yang mendasari setiap keputusan MK.
Demikianlah kontribusi dan partisipasi seorang awam hukum dalam memeriahkan perayaan 20 tahun MKRI. Kiranya beberapa butir catatan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pimpinan MK dan anggota dalam menjalankan fungsi dan tugas demi 'bonum commune'.
Akhirnya semoga tulisan kecil ini menjadi sebuah catatan pinggir dalam penegakkan konstitusi di Negara Republik Indonesia tercinta.
Atambua, 16.07.2023
Referensi:
