Stratifikasi Sosial dan Kesenjangan Ekonomi di Negara Berkembang

Stratifikasi sosial adalah fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Dalam kajian sosiologi, stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan individu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan berbagai faktor seperti kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan status sosial. Fenomena ini tak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan.

Di negara berkembang, stratifikasi sosial sering kali bersifat kaku dan sulit untuk ditembus. Berbagai faktor, seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, turut berperan dalam memperkuat kondisi ini. Selain itu, kebijakan publik yang tidak merata, warisan kolonial, serta praktik korupsi juga memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan, sementara kelompok elit terus menikmati dominasi atas sumber daya. Fenomena ini tidak hanya membatasi potensi individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kesenjangan ekonomi yang muncul akibat stratifikasi sosial menghadirkan tantangan besar bagi negara berkembang dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan ini tampak jelas tidak hanya dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Selain itu, kesenjangan yang mencolok seringkali memicu ketidakstabilan sosial dan politik, yang berdampak negatif pada kemajuan suatu bangsa.

Artikel ini akan mengupas hubungan antara stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi di negara berkembang, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampaknya terhadap masyarakat, serta implikasi politik yang muncul. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kompleksitas masalah ini dan solusi yang bisa diupayakan untuk mengatasinya.

Negara berkembang biasanya memiliki struktur masyarakat yang kompleks, ditandai oleh adanya pembagian sosial yang signifikan. Stratifikasi sosial di negara-negara ini sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti kepemilikan aset dan tingkat penghasilan. Namun, faktor non-ekonomi, seperti pendidikan, jenis pekerjaan, dan warisan budaya, juga berperan penting. Sebagai contoh, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan dengan gaji tinggi, yang pada gilirannya memperkuat posisi mereka dalam hierarki sosial.

Pendidikan menjadi salah satu penentu utama dalam pembagian sosial. Ketidakmampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan berkualitas menyebabkan keterbatasan peluang kerja yang baik. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan fasilitas pendidikan yang minim di daerah terpencil semakin memperparah ketimpangan ini. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus putus sekolah karena tuntutan ekonomi keluarga, yang membuat mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah.

Perbedaan penghasilan dan kekayaan antara kelompok kaya dan miskin memperkuat stratifikasi sosial. Kelompok yang kaya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Kekayaan yang terpusat pada segelintir orang juga menyebabkan akumulasi modal yang tidak merata, sehingga kelompok miskin sulit keluar dari siklus kemiskinan. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan fiskal yang kurang progresif, yang sering kali memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok kaya melalui insentif pajak atau perlakuan khusus.

Faktor budaya seperti kasta, etnisitas, dan agama memainkan peran penting dalam membentuk stratifikasi sosial. Kelompok minoritas atau yang dianggap lebih rendah sering kali mengalami diskriminasi dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Praktik-praktik sosial yang eksklusif, seperti preferensi terhadap kelompok tertentu dalam pekerjaan atau pernikahan, memperkuat pengelompokan ini. Diskriminasi yang terstruktur ini membatasi peluang mobilitas sosial bagi individu dari kelompok marginal, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kebijakan pemerintah yang tidak inklusif, seperti distribusi anggaran yang tidak merata, memperparah perbedaan antara kelompok elit dan masyarakat miskin. Misalnya, investasi yang lebih besar di kota-kota besar sering kali mengabaikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di pedesaan. Ketimpangan ini menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali, di mana kelompok miskin dari desa-desa bermigrasi ke kota hanya untuk menemukan kondisi kehidupan yang sama sulitnya.

Praktik korupsi dan nepotisme menguntungkan segelintir kelompok masyarakat tertentu, sehingga memperdalam jurang ketimpangan sosial. Akses terhadap posisi kekuasaan sering kali ditentukan oleh hubungan pribadi daripada kompetensi, sehingga peluang untuk mobilitas sosial menjadi sangat terbatas bagi kelompok masyarakat bawah. Dalam jangka panjang, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperburuk ketidakadilan sosial.

Di era digital, kesenjangan dalam akses teknologi menciptakan stratifikasi baru. Kelompok yang mampu mengakses teknologi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk berkembang, sementara kelompok yang tidak memiliki akses tersebut semakin tertinggal. Di negara berkembang, banyak masyarakat yang masih bergantung pada teknologi tradisional dan tidak memiliki infrastruktur digital yang memadai, seperti internet cepat dan perangkat modern.

Banyak negara berkembang mewarisi struktur sosial yang tidak merata dari era kolonial, di mana sumber daya ekonomi dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Struktur ini sering kali tetap bertahan dalam bentuk stratifikasi sosial modern. Sebagai contoh, bekas kolonialis sering kali memberikan akses pendidikan dan pekerjaan hanya kepada kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan yang bertahan hingga generasi berikutnya.

Selain itu, stratifikasi sosial di negara berkembang sering kali diperkuat oleh sistem politik dan kebijakan yang tidak merata. Korupsi, nepotisme, dan kurangnya akses terhadap pelayanan publik menyebabkan semakin dalamnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam banyak kasus, kelompok elit ekonomi memiliki kendali yang signifikan atas sumber daya, sementara kelompok masyarakat miskin terjebak dalam siklus kemiskinan.

Kesenjangan ekonomi di negara-negara berkembang adalah cerminan yang jelas dari stratifikasi sosial yang ada. Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi telah menciptakan ketimpangan pendapatan yang sangat mencolok. Sebagai ilustrasi, laporan Bank Dunia mengungkapkan bahwa di banyak negara berkembang, 20% penduduk terkaya menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional, sementara di sisi lain, 20% penduduk termiskin hanya menguasai kurang dari 5% saja.

Ekses ini semakin diperparah oleh dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Walaupun kedua faktor tersebut memberikan peluang bagi segelintir orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, banyak kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan pendidikan modern justru semakin tertinggal. Kondisi ini memperkuat stratifikasi sosial yang ada dan menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk dipecahkan.

Dampak stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin terjadi akibat fenomena ini:

Ketimpangan sosial yang mencolok dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok, baik secara horizontal, yaitu antara kelompok sosial, maupun secara vertikal, yang melibatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sering kali, konflik semacam ini disertai dengan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ketika kelompok yang kurang beruntung merasa diperlakukan tidak adil, mereka biasanya merasa terdorong untuk mengorganisir protes atau pemberontakan, yang pada gilirannya bisa merusak tatanan sosial yang ada.

Tingginya kesenjangan ekonomi dapat mendorong individu dari kalangan miskin untuk terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, keputusasaan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, atau perdagangan narkoba.

Masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling eksklusif, dengan akses yang berbeda terhadap sumber daya dan peluang. Polarisasi ini tidak hanya memperburuk ketimpangan, tetapi juga menghambat upaya untuk membangun solidaritas sosial yang diperlukan untuk perubahan.

Stratifikasi sosial menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya dari kelompok miskin cenderung tetap berada dalam kemiskinan karena keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Siklus ini sering kali diperkuat oleh kurangnya investasi dalam infrastruktur sosial yang mendukung mobilitas sosial.

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik dapat memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi politik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, stabilitas politik menjadi rentan terhadap ancaman.

Dalam banyak kasus, stratifikasi sosial memperburuk ketimpangan gender, di mana perempuan dari kelompok miskin menghadapi hambatan ganda dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Perempuan sering kali terperangkap dalam pekerjaan informal atau tidak dibayar, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga secara signifikan.

Ketimpangan yang tinggi mengurangi daya beli kelompok miskin, yang dapat menghambat permintaan domestik dan mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika kelompok kaya lebih cenderung menyimpan kekayaan daripada membelanjakannya, roda ekonomi nasional bergerak lebih lambat.

Kesenjangan yang mencolok dapat mendorong munculnya gerakan populis atau ekstrem yang mengancam stabilitas politik dan sosial. Gerakan-gerakan ini sering kali memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap elit untuk mendapatkan dukungan.

Dalam ranah politik, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi dapat memengaruhi kebijakan publik secara negatif. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

Kelompok elit yang memegang kekuasaan sering kali merumuskan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas. Fenomena ini terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran yang tidak seimbang, di mana investasi besar lebih difokuskan pada proyek-proyek elit di kota, sementara pembangunan fasilitas dasar di daerah pedesaan sering terabaikan.

Ketimpangan ekonomi yang tinggi memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran besar untuk program bantuan sosial, yang sering kali tidak mampu mengatasi akar permasalahan. Program-program ini cenderung menjadi solusi jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

Ketimpangan sosial menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korupsi, di mana kelompok yang memiliki sumber daya dapat memengaruhi proses politik dan hukum untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat stratifikasi sosial dengan membatasi akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi dan politik.

Untuk mengatasi stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi yang ada di negara berkembang, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk mengurangi stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan akses yang lebih merata ke pendidikan berkualitas. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan pedesaan agar anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan yang layak. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi agar para lulusan dapat dengan mudah memasuki dunia kerja yang lebih baik.

Memberikan beasiswa dan bantuan finansial kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat tinggi.

Kebijakan redistribusi kekayaan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali sumber daya dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan:

Menetapkan pajak progresif yang lebih tinggi bagi kelompok kaya dan perusahaan besar, yang hasilnya dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial dan pembangunan di daerah yang tertinggal.

Mengembangkan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan bersifat jangka panjang, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi kelompok miskin.

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi dan informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk mengurangi stratifikasi sosial, negara berkembang perlu:

Mempercepat penyebaran internet berkecepatan tinggi dan teknologi digital ke daerah-daerah terpencil, serta memberikan pelatihan keterampilan digital kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendapatan.

Memberikan pelatihan, akses ke modal, dan insentif untuk usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja lokal.

Kesehatan adalah hak dasar yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan produktivitas tenaga kerja. Untuk mengatasi ketimpangan dalam akses kesehatan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan, baik di kota maupun pedesaan, memiliki kualitas yang setara, sehingga masyarakat miskin pun dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.

Mengembangkan program kesehatan preventif yang dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas, sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan sosial, perlu ada pemberdayaan secara sistematis bagi kelompok-kelompok ini, antara lain dengan:

Menyediakan akses yang lebih besar bagi perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan dapat menciptakan dampak positif bagi perekonomian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Memberikan akses yang setara kepada kelompok marginal terhadap sumber daya, seperti lahan, modal, dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan dalam pemerintahan sering kali memperburuk stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dijalankan secara transparan dan adil.

Menjamin bahwa pelayanan publik dan alokasi anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi agar seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, dapat memperoleh perlindungan yang setara.

Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, air bersih, dan listrik, sehingga masyarakat dapat mengakses pasar dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi adalah dua isu yang saling berhubungan, dengan dampak yang signifikan terhadap pembangunan negara-negara berkembang. Ketidakadilan sosial dan ekonomi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu ketidakstabilan sosial serta politik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan redistribusi kekayaan. Reformasi struktural yang fokus pada pemerataan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat dapat membantu menyempitkan jurang pemisah antar kelompok sosial. Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, perbaikan sistem pendidikan, dan pengurangan ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional.

Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, negara-negara berkembang memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi di negara berkembang adalah isu multidimensional yang berakar pada sejarah, struktur sosial, dan kebijakan ekonomi yang tidak merata. Stratifikasi sosial, yang mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status ekonomi, pendidikan, kekayaan, atau kekuasaan, menciptakan ketimpangan yang mendalam dan sering kali memperkuat siklus kemiskinan. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari akses terhadap pendidikan hingga peluang ekonomi, serta memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Di banyak negara berkembang, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi sering kali diwariskan dari masa lalu. Sistem kolonial dan feodal meninggalkan jejak yang memengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya hingga hari ini. Dalam banyak kasus, masyarakat tertentu tetap terpinggirkan karena warisan sejarah yang tidak menguntungkan, sementara kelompok elit menikmati akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas. Ketidakadilan struktural ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang terkadang tidak inklusif dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, seperti pengusaha besar atau investor asing.

Ketimpangan ini tercermin dalam angka-angka statistik, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kehidupan layak. Akses terhadap pendidikan, misalnya, menjadi sangat tidak merata. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya membatasi mereka untuk mengakses pekerjaan yang layak di masa depan. Demikian pula, akses terhadap layanan kesehatan yang buruk menyebabkan tingkat kematian dan penyakit yang tinggi di kalangan masyarakat miskin, menghambat potensi mereka untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga memengaruhi hubungan sosial di dalam masyarakat. Ketimpangan yang terus-menerus dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial. Di beberapa negara berkembang, protes dan kerusuhan sering kali dipicu oleh kebijakan yang dianggap tidak adil, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penggusuran lahan tanpa kompensasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah memainkan peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan secara adil. Reformasi perpajakan yang progresif, misalnya, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok yang kurang mampu. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program sosial, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, dapat membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam memutus rantai stratifikasi sosial dan kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka, memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan penyediaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja modern.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, dan akses ke pembiayaan mikro juga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di lapisan bawah. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru, terutama di daerah pedesaan, di mana akses terhadap informasi dan pasar sering kali terbatas. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti e-commerce atau platform digital, masyarakat dapat memperluas jaringan ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup.

Peran sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam mengatasi stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pembangunan komunitas, seperti pelatihan kerja, investasi infrastruktur lokal, atau program kesehatan masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara masyarakat miskin terdengar dalam proses pengambilan kebijakan.

Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi dan inefisiensi birokrasi adalah hambatan utama dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang benar-benar mencapai sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, mengatasi stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi adalah tantangan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih inklusif dan adil. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, negara berkembang memiliki peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga setara dalam kesempatan dan hak-haknya.

Mewujudkan keadilan sosial bukan hanya menjadi tugas moral, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di masa depan. Dengan upaya bersama, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi dapat diatasi, membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera bagi generasi mendatang.