Korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan dalam pemerintahan sering kali memperburuk stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dijalankan secara transparan dan adil.
Menjamin bahwa pelayanan publik dan alokasi anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi agar seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, dapat memperoleh perlindungan yang setara.
Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, air bersih, dan listrik, sehingga masyarakat dapat mengakses pasar dan peluang ekonomi yang lebih baik.
Memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi adalah dua isu yang saling berhubungan, dengan dampak yang signifikan terhadap pembangunan negara-negara berkembang. Ketidakadilan sosial dan ekonomi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu ketidakstabilan sosial serta politik.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan redistribusi kekayaan. Reformasi struktural yang fokus pada pemerataan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat dapat membantu menyempitkan jurang pemisah antar kelompok sosial. Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, perbaikan sistem pendidikan, dan pengurangan ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional.
Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, negara-negara berkembang memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi di negara berkembang adalah isu multidimensional yang berakar pada sejarah, struktur sosial, dan kebijakan ekonomi yang tidak merata. Stratifikasi sosial, yang mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status ekonomi, pendidikan, kekayaan, atau kekuasaan, menciptakan ketimpangan yang mendalam dan sering kali memperkuat siklus kemiskinan. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari akses terhadap pendidikan hingga peluang ekonomi, serta memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Di banyak negara berkembang, stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi sering kali diwariskan dari masa lalu. Sistem kolonial dan feodal meninggalkan jejak yang memengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya hingga hari ini. Dalam banyak kasus, masyarakat tertentu tetap terpinggirkan karena warisan sejarah yang tidak menguntungkan, sementara kelompok elit menikmati akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas. Ketidakadilan struktural ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang terkadang tidak inklusif dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, seperti pengusaha besar atau investor asing.
