Banyak negara berkembang mewarisi struktur sosial yang tidak merata dari era kolonial, di mana sumber daya ekonomi dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Struktur ini sering kali tetap bertahan dalam bentuk stratifikasi sosial modern. Sebagai contoh, bekas kolonialis sering kali memberikan akses pendidikan dan pekerjaan hanya kepada kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan yang bertahan hingga generasi berikutnya.
Selain itu, stratifikasi sosial di negara berkembang sering kali diperkuat oleh sistem politik dan kebijakan yang tidak merata. Korupsi, nepotisme, dan kurangnya akses terhadap pelayanan publik menyebabkan semakin dalamnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam banyak kasus, kelompok elit ekonomi memiliki kendali yang signifikan atas sumber daya, sementara kelompok masyarakat miskin terjebak dalam siklus kemiskinan.
Kesenjangan ekonomi di negara-negara berkembang adalah cerminan yang jelas dari stratifikasi sosial yang ada. Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi telah menciptakan ketimpangan pendapatan yang sangat mencolok. Sebagai ilustrasi, laporan Bank Dunia mengungkapkan bahwa di banyak negara berkembang, 20% penduduk terkaya menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional, sementara di sisi lain, 20% penduduk termiskin hanya menguasai kurang dari 5% saja.
Ekses ini semakin diperparah oleh dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Walaupun kedua faktor tersebut memberikan peluang bagi segelintir orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, banyak kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan pendidikan modern justru semakin tertinggal. Kondisi ini memperkuat stratifikasi sosial yang ada dan menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk dipecahkan.
Dampak stratifikasi sosial dan kesenjangan ekonomi sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin terjadi akibat fenomena ini:
Ketimpangan sosial yang mencolok dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok, baik secara horizontal, yaitu antara kelompok sosial, maupun secara vertikal, yang melibatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sering kali, konflik semacam ini disertai dengan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ketika kelompok yang kurang beruntung merasa diperlakukan tidak adil, mereka biasanya merasa terdorong untuk mengorganisir protes atau pemberontakan, yang pada gilirannya bisa merusak tatanan sosial yang ada.
Tingginya kesenjangan ekonomi dapat mendorong individu dari kalangan miskin untuk terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, keputusasaan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, atau perdagangan narkoba.
Masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling eksklusif, dengan akses yang berbeda terhadap sumber daya dan peluang. Polarisasi ini tidak hanya memperburuk ketimpangan, tetapi juga menghambat upaya untuk membangun solidaritas sosial yang diperlukan untuk perubahan.
Stratifikasi sosial menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya dari kelompok miskin cenderung tetap berada dalam kemiskinan karena keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Siklus ini sering kali diperkuat oleh kurangnya investasi dalam infrastruktur sosial yang mendukung mobilitas sosial.
Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik dapat memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi politik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, stabilitas politik menjadi rentan terhadap ancaman.
Dalam banyak kasus, stratifikasi sosial memperburuk ketimpangan gender, di mana perempuan dari kelompok miskin menghadapi hambatan ganda dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Perempuan sering kali terperangkap dalam pekerjaan informal atau tidak dibayar, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga secara signifikan.
