Masyarakat dapat menentukan sekaligus menyiapkan para calon wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kemampuan serta integritas dan moral yang baik. Jangan seperti sebuah ungkapan bahwa rakyat membeli kucing dalam karung. Disinilah pentingnya melihat rekam jejak track record dari sang calon wakil rakyat selama dia mengemban amanah dalam profesi apapun sebelumnya. Dibutuhkan gambaran yang jelas bukan hanya komitmen dan keberpihakannya terhadap persoalan rakyat tetapi juga faktor integritas dan moral yang akan menjadi faktor penting dalam aspek ketauladanan dan kepemimpinan di masa datang.
Hal yang paling dasar adalah pemahaman sang calon terhadap kondisi riil masyarakat dan daerah yang diwakilinya. Pengetahuan yang bersifat teknis serta didukung oleh data-data terkini yang valid tentang persoalan di sejumlah sektor menjadi hal yang sangat membantu. Rakyat membutuhkan calon-calon yang paham terhadap kondisi ril dan persoalan yang dihadapi oleh mereka. Persoalan-persoalan mendasar seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, adalah sebagian kecil sektor yang harus dikuasai oleh wakil rakyat secara utuh dan komprehensif.
Jangan sampai ketika menjabat nantinya, wakil rakyat tidak menguasai persoalan dan tidak mampu mendiskusikan sebuah permasalahan ketika melakukan rapat dan pembahasan dengan kementerian dan istansi terkait. Pemahaman yang mendalam terhadap sebuah persoalan harus dimiliki serta wawasan yang luas agar tepat dalam memposisikan sebuah konteks persoalan mutlak dimiliki wakil rakyat. Keterkaitan antara soal-soal mikro dan kebijakan makro ditingkat nasional harus mampu dijembatani agar dihasilkan sebuah solusi yang tepat sasaran dan efisien dalam penganggaran.
Pemahaman sang calon terhadap fungsi dan kewenangan yang dimilikinya akan sangat mendukung dalam memberikan gambaran jelas terhadap apa yang akan dilakukan selama 5 tahun masa jabatan. Termasuk, sejauh mana sang calon memiliki kemauan dan kemampuan untuk mensinergikan sebuah kebijakan serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dan pejabat lintas sektoral dan antar tingkatan pemerintahan, menjadi pertimbangan sejauh mana efektivitas program yang akan dilaksanakan nantinya.
Program Wakil Rakyat
Dan last but not least adalah program apa yang akan dilakukan seandainya terpilih selama masa jabatan nantinya. Berbicara program tentunya dalam kapasitas selaku wakil rakyat dan lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Bukan program dalam konteksi lembaga eksekutif yang memiliki fungsi dan kewenangan yang bersifat langsung. Hal ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat pemilih agar tidak terjadi kerancuan dalam memaknai fungsi dan kewenangan seorang wakil rakyat.
Program yang direncanakan tentunya harus seusai dengan kebutuhan masyarakat, realistis, dan dapat diukur pencapaiannya. Realistis ada skala prioritas dari sekian banyak persoalan yang ingin diselesaikan dan dapat dicapai dengan anggaran dan waktu yang tersedia. Tidak kalah penting adalah dapat diukur sejauh mana pencapaian keberhasilannya. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengontrol sejauh mana wakil mereka sudah bekerja serius dan bersungguh-sungguh atau hanya datang, duduk diam dan duit saja.
Dalam perkembangnnya masyarakat dapat menggunakan tolok ukur sebagai sebuah penilaian atas kinerja dari wakil rakyat terhadap program-program yang sudah dijanjikan. Melalui pola-pola partisipasi publik, dapat diidentifikasi apa saja, berapa besar, kapan, dan bagaimana sang calon berjanji kepada masyarakat. Kemudian, selama masa menjabat diukur sejauh mana janji yang terucap mampu direalisasikan. Tentunya yang diukur semata-mata bukan hanya hasil akhir tetapi juga proses yang dijalankan oleh wakil rakyat selama menjabat. Hal ini harus menjadi pertimbangan mengingat fungsi dan kewenangan lembaga legislatif dalam hal budget, legislasi, dan pengawasan.
Oleh karena itu sangat penting artinya sebuah keterbukaan dan akuntabilitas atas kinerja wakil rakyat yang dapat diketahui secara langsung ataupun tidak langsung oleh konstituennya. Melalui media sosial seorang wakil rakyat dapat dilihat dan diukur sejauh mana keberhasilannya dalam merealisasikan janji-janji politik selama masa jabatannya.
Hasil Akhir
Apabila pola partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan calon wakil rakyat sudah dapat dilakukan maka bukan saja akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas tetapi juga wakil-wakil rakyat yang jujur, dan amanah. Karena mereka paham dan sadar bahwa apabila melanggar kontrak politik yang sudah diteken bersama rakyat maka dipecat adalah paling minimal yang mereka harus hadapi selain konsekwensi hukum.
