Diperlukan Sikap Bijak Merespon Pesimisme Publik terhadap Kabinet Prabowo

Berbeda dengan respon terhadap isi pidato Prabowo pasca pelantikan yang menunjukan trend positif, tanggapan publik terhadap Kabinet yang kemarin dan siang tadi diumumkan cenderung negatif, setidaknya dalam pandangan sejumlah ahli, pengamat dan tokoh masyarakat. Memang tidak mewakili pasar yang lazim dirujuk sebagai parameter perkembangan situasi ekonomi-politik.

Tetapi respon ahli, pengamat dan tokoh masyarakat tentu tidak bisa disepelekan karena efeknya juga bisa memengaruhi dinamika dan kepercayaan publik. 

Namun demikian jangan pula pilihan kebijakan Prabowo dalam menyusun postur kabinet dan figur-figur yang mengisi pos-pos jabatannya kemudian dipukul rata dalam satu penilaian negatif. 

Karena postur kabinet serta siapa menjabat pos kementerian mana tentu ada argumentasinya.

Ringkasnya, pihak yang pro dan kontra terhadap pilihan kebijakan Prabowo harus sama-sama bijak menyikapi. Termasuk Presiden Prabowo sendiri dan lingkaran satunya di Istana. Saya yakin, mereka yang mengkritik pun pada dasarnya berangkat dari kepedulian dan kehendak yang sama dengan Prabowo. 

Yakni ingin melihat masa depan Indonesia lebih baik di bawah kepemimpinannya.

Sekarang mari kita diskusikan. Sama juga, diskusi ini berangkat dari kepedulian dan keinginan melihat Indonesia lebih baik dibanding dengan era kepemimpinan Jokowi-Kalla maupun Jokowi-Ma'ruf.

Kabinet Gemuk vs Debirokratisasi dan Deregulasi

Secara garis besar kritik publik terhadap kabinet Prabowo berfokus pada empat isu. Yakni postur kabinet yang tambun, aura dominasi pengaruh Jokowi, nuansa kental balas jasa, serta terkait sejumlah figur para Menteri dan Wakil Menteri yang dipilih.

Terkait postur kabinet yang besar. Publik menilai pilihan model ini bertentangan dengan prinsip penting dalam strategi pembentukan perangkat organisasi dan kelembagaan modern. Yakni kaya fungsi minim struktur, model yang sejak awal reformasi dipromosikan para ahli dan coba dipraktikan di lingkungan organisasi dan kelembagaan birokrasi.

Efisiensi bisa diperoleh dengan model ini terutama berkenaan dengan anggaran yang dibutuhkan dan pentingnya melakukan penyederhanaan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan atau yang secara umum dikenal dengan istilah debirokratisasi.