UU MD3 vs Perppu Pilkada

Sejak disyahkan DPR RI UU No. 22 Tahun 2014 yang mengaturpemilihantidaklangsungoleh DPRD pada 25/9/2014 , menuai kritikan pedas oleh berbagai kalangan. Hal ini langsung direspons oleh Presiden SBY dengan mengeluarkan 2 Perppu sebelum akhir masa jabatannya. “Substansi kedua Perppu tersebut adalah jawaban atas kritik, masukan dan hasil evaluasi yang selama ini banyak disuarakan berbagai pihak,”

Adapun dua Perppu yang dimaksud adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Lalu Perppu kedua Nomor 2 tahun 2014 yakni terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah.

KlausulPerppu No.1 Tahun 2014

• 
  
• Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2)
  
• Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205).
  
• Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d).
  
• Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200).
  
• Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69).
  
• Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c).
  
• Larangan pelibatan aparat birokrasi yang meyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70).
  
• Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71).
  
• 
  Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47).
  
• 
  Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76).
  
• Pengaturan yang jelas, akuntabel dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159).
  
• Pengaturan ambang batas bagi Parpol atau gabungan Parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41)
  
• Penyelesaian sengketa hanya 2 tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157).
  
• Larangan pemanfaatan program/kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3)).
  
• Gugatan perselisihan hasil Pilkada ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).
  
• 
  Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1)).
  
• 
  Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195).
  

KlausulPerppuNo.2 Tahun 2014

Perppu No.2 Tahun 2014, berisi 2 halpenting :Pertama, menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian (Pasal I ayat 1).
Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal I ayat 2).

Status Hukum

SejakterbitnyaPeraturanPresidenPenggantiUndang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentangPemilihanGubernur, Bupati, Walikotamengakibatkanobjekpengujian UU No. 22 Tahun 2014 yang mengaturhalyang samamenjadihilang. “Objek permohonan UU Pilkada baik formil maupun materil sudah tidak ada (hilang) karena saat ini yang berlaku Perppu Pilkada" . Tapi, bila DPR RI menolak Peraturan Perundang-undangan (Perppu tersebut, tidak serta merta akan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ini merupakan Implementasi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketika Perppu dicabut (ditolak DPR).

UU No.12 Tahun2011

Pasal (52)

Ayat(5) menyatakan,

“DalamhalPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undangtidakmendapatpersetujuan DPR dalamrapatparipurna, PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undangharusdicabutdanharusdinyatakantidakberlaku”.

Ayat (6) menyatakan,

”DalamhalPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undangharusdicabutdanharusdinyatakantidakberlakusebagaimanadimaksudayat (5), DPR ataupresidenmengajukanRancanganUndang-UndangtentangPencabutanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang”.

Ayat (7) menyatakan,

“RancanganUndang-UndangtentangpencabutanPeraturanPenggantiUndang-Undangsebagaimanadimaksudayat (6) mengatursegalaakibathukumdaripencabutanPerppu”.

Mengukur Pilkada Langsung dan Melalui Mekanisme DPRD

PILKADA LANGSUNG

Kelebihan:
1.Rakyat dapatmemilihlangsungkepaladaerahnyasesuaipenilaianpribadimasyarakatnya.
2.Tokohbisaterpilihwalaupundukunganpartai minim. Melalui PILKADA langsungtokoh – tokohmemungkinkanmenangwalaudengandukunganpartai yang minim. Asalkanbisamenggalangdukungan yang besardarimasyarakat
3.Masyarakat tergerak untuk turut serta aktif dalam proses pemilu. Di daerah yang cukup maju partisipasi aktif masyarakat sangat mendukung untuk keberlangsungan demokrasi yang baik.

Kekurangan:
1.Biayayang dikeluarkansangatbesar (High Cost)
2.Penggunaandanakampanyetidakakuntabel
3.KedaulatanPemilik Modal (Funder)
4.RawanKorupsi (Money Politic)
5.Rentanmenyalahgunakanbirokrasidan minim pengawasan
6.Rawankonflik (antarpendukung, penyelenggarapilkada, dsb)
7.Mengandalkanpopularitasdan financial bukanintegritas, kapabilitasdankompetensi
8.MelibatkanAparatPemerintahanterhadapkandidattertentu
9.Menguntungkan incumbent berkampanye karena dapat memanfaatkan kegiatan/program daerah
PILKADA MELALUI DPRD

Kelebihan:

1. EffisiensiAnggaran

Penghematan anggaran secara menyeluruh dengan dana penghematan yang besar. Mulai dari anggaran Negara yang terpakai untuk penyelenggaraan pemilihan, biaya pribadi calon kepala daerah, biaya kampanye dan uang sponsorship

2.  Meminimalisir konflik di masyarakat

Prosespemilihankepaladaerahbanyakmenuaikonflik , terutamaantarpendukungkandidat . DenganPilkadamelalui DPRD kitaakanlebihkondusifdalamkehidupanberbangsadanbernegara.

3. MemilikiDemokrasidenganidentitasBangsaIndonesia

BahwaPemilihanKepala Daerah melalui DPRD jugabagianDemokrasiPerwakilan yang sesuaidengansila ke-4 dariPancasila.

4. Kepala daerah dan DPRD lebih bersinergi

Kepala daerah dan DPRD sudah dipastikan akan lebih bersinergi karena kepala daerah merupakan produk tidak langsung dari DPRD. Program pengembangan daerah akan lebih lancar karena kemungkinan minim konflik antara kepala daerah dengan DPRD. Program pembangunan daerah dan pengembangannya juga akan lebih berkesinambungan.

Kekurangan:

1. Rakyat tidakdapatlangsungmemilih

2. DikhawatirkanDPRD hanyamenjadiRepresentasiParpol

3. KepalaDaerah hasilkesepakatanPartaipendukung

Kepaladaerah yang dipilihberdasarkankesepakatanpartaipendukungdikhawatirkanakantersanderabanyakkepentingan.

4. Calonyang munculharusbenar – benarberkarirdalambirokrasi

Sudahseharusnyapemilihankepaladaerahmelalui DPRD memilihcalonberdasarkankompetensinyadalambirokrasipemerintahandidaerahnyasehinggajabatankepaladaerahtidakmeluluhasilkarirpolitikmelainkanbisamelaluijalurkarirprofesi.

5. Minim Transparansi

6. RawanKorupsiTransaksional

Kekosongan Hukum

Namun, dikeluarkannya Perppu tersebut bukan lah jawaban akhir, karena Perppu tersebut harus mendapatkan lagi persetujuan dari DPR RI. Sangat besar kemungkinan terjadi  penolakan Perppu dan ada keinginan untuk menghidupkan kembali UU Nomor 22 Tahun 2014 dari DPR tentu akan ada penolakan dari Presiden  Joko Widodo. Hal ini tentu akan menjadi persoalan baru dengan adanya kekosongan hukum. Kalau tidak diatasi  maka sangat mungkin akan ada chaos ketatanegaraan,"

Semoga  Rakyat Indonesia tidak dibodohi lagi dengan Panggung Sandiwara Politik Negeri ini.

Ade Budiman

Peneliti Candidate Center