Pak Jokowi, Tolonglah Banten, Kasihan Rakyatnya

Pelaksanaan Pemilu Serempak Pada tahun 2024 telah  berdampak pada manajemen pemerintahan  dan birokrasi di daerah. Banyaknya Pejabat dengan status pelaksana atau penjabat pasti berdampak pada loyalitas dan legasi pegawai/ASN yang berada di bawahnya, yang ujungnya berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

Di beberapa daerah, hal ini mampu dilewati dan kembali normal setelah adaptasi dan melakukan reorganisasi dan konsolidasi. Ya, goyang dikit wajar, namun tidak di daerah tertentu. 

Salah satunya adalah di Provinsi Banten. Di Banten ini unik dan sangat komplek. Meski dekat dengan Jakarta yang notabene adalah Decision Maker, dan selemparan batu, namun kondisi birokrasinya memeprihatinkan dan seolah "diabaikan" oleh Jakarta.

Penunjukan Almuktabar Yang Kontroversial

Mulanya adalah penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda Banten) Almuktabar.  Tidak seperti daerah lainnya, penunjukan Sekda ini membuat pucuk pimpinan di Banten harus dijalankan oleh Penjabat (Pj). 

Secara aturan sebetulnya tidak menyalahi aturan, namun  Track Record Almuktabar yang tidak begitu baik dengan birokrasi di Provinsi Banten menjadikan ia terbawa "dendam" pribadi terhadap eselon 2 yang ada di lingkungan provinsi Banten. Almuktabar sempat dikembalikan dan dipecat oleh Gubernur Wahidin Halim.

Sikapnya yang tidak kooperatif dan tidak mengayomi bawahannya diduga menjadi pemicu Wahidin Halim dan Andika Mengembalikan statusnya sebagai Widyaswara.  

Selama hampir setahun, (Mei 2021-2022) Banten dipimpin oleh Plt Sekda Muhtarom. Dalam periode tersebut mulai masuk pada jurang manajemen pemerintahan yang suram.

Semula saya menduga, Gubernur Wahidinlah biang keroknya, namun belakang saya menyimpulkan Al-Muktabar yang menjadi virus disharmoni tersebut. 

Sumber-sumber kepala OPD, pejabat yang memilih pensiun dini, stakeholder, seringkali mengkonfirmasi sosok Al-Muktabar yang "nyentrik", anti kritik dan mawa maneh (keras kepala -- tak menerima masukan). 

Bahkan saat Gubernur Wahidin Halim masih menjabat, Keegoan antara Sekda Al dan Gubernur Wahidin kerap terlihat dimata publik. Suatu etika birokrasi yang dilanggar. 

Sebagai warga Banten, pembayar pajak, yang sering baca berita, tentu saja melihat kelakuan dua elit yang seringkali silang pendapat di permukaan ini membuat muak.

Muak karena mereka berdua dibiaya pajak rakyat, tapi kerjaannya marah-marahan. Hanya menunjukin keegoannya. Tidak ada rasa simpati dan empati kepada warga Banten yang butuh sikap cepat mereka. Petunjuk yang paling sederhana adalah urusan Tunjangan Pegawai yang selalu tak sinkron. Ini belum soal korupsi dll.  

Karena itulah, pada saat WH-Andika turun ke prambonan, saya berharap pemandangan ini berakhir. 

Presiden menunjuk Pj Gubernur yang lebih bijak yang bisa menurunkan tensi egonya. Untuk membawa kapal besar ke dermaga butuh nahkoda yang kompak. Saya berharap kepada Pak Jokowi, saya berharap Pak Presiden bisa mendengarkan jeritan warga banten seperti saya, juga nasib PNS kelas cilik.

Tapi Alamak.....ternyata Almuktabar yang kontroversial dan penuh drama itu akhirnya ditunjuk oleh Presiden. Entah pertimbangannya apa. (bisikan Mistis, Atensi Guru Spiritual?). 

Karena dari pandangan saya yang awam saja, ini tidak berdasarkan analisa strategis. (jika di survey, saya yakin 7 dari 10 Warga Banten tidak menghendaki Almuktabar jadi Pj. Sekda. 9 dari 10 ASN Banten Tidak setuju Al jadi Pj. Gubernur), Semoga Tim Pak Presiden bisa membuktikan dan terjun ke lapangan, membuktikan hal ini.
     
Kebijakan Kontroversial Al-Muktabar
Meski Almuktabar menjadi Pj.Gubernur Tak Diingingkan oleh banyak pihak, saya berhusnuzon bahwa Al akan melakukan perbaikan dan menurunkan egonya, terlebih menjadi seorang pemimpin. 

Iya tentu harus belajar kepada WH, pendahulunya. Jika ini  bisa  mengayomi, merangkul ASN-ASN, Eselon 2 dilingkungan Banten akan powerfull mendukung. 

Hanya ada Satu Bitang! Almuktabar. Kecerdasan dan jaringan yang dimiliki pak Al bisa menjadi modal utama untuk mempercepat pembangunan, sinegrisitas akan berjalan lancar. Tapi apa daya, pola kepemimpinan dan kecerdasan terhadap roda pemerintahan Al-Muktabar tak dibarengi dengan kecerdasarn dalam melihat sekeliling. 

Al-mewariskan koordinasi yang gugup, bahkan nyaris satu arah, Top Dhown. Model komunikasi pemerintahan yang telah usah.

Ada Beberapa Kebijakan yang membuat bising publik dan berakhir menggantung Berikut Diantaranya.
-Isu Reformasi Birokrasi Yang Justru Yang Lahirkan Kontreversi Antara Pergub dan Perda.

Al Muktabar dianggap hanya menimbulkan Kekacauan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepegawaian Akibat Penerapan Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Banten yang dilakukan secara serampangan.
-Sekolah Metaverse Yang Tak Berbasis Perencanaan (Hanya Menciptakan Kegaduhan)

-Pembuatan Kantor Pengubung di IKN yang tidak berbasis pada perencanaan dan snkronisasi pusat.

Kontroversi, Disharmoni Antara Almuktabar Dengan Eselon dua Di Provinsi Banten seolah tiada henti dan bahkan semakin meruncing. Kita bisa saksikan, di lapangan nyaris tidak ada inisiatif OPD untuk membuat inovasi, tidak ada gerakan perubahan, tak ada koreksi masukan untuk pak Pj. 

Semuanya, kegiatan yang  Puncaknya, Tiba-tiba Plt. Sekda menerbitkan surat edaran untuk perubahan anggaran. Ini adalah puncak dari Disharmoni.

 Almuktabar GAGAL! Mengorkestra, berbagai lini untuk mendorong pembangunan di Banten.
Sedih..Sedih Sekali Mendengarnya.. Terlebih yang menjadi Kambing Hitam adalah Pak Jokowi, Presiden kita yang telah siang malam bekerja untuk republik. Saya Rasa, Rakyat Banten juga butuh sentuhan Pak Jokowi. Tolong Pak Banten, pak Jokowi, Kasian Rakyat Banten.

Al Muktabar Tidak Miskin Pengalaman

Al Muktabar, sejatinya adalah seorang pemikir pemerintahana, pengajar para ASN untuk berinovasi dan berekplorasi. Karakternya yang lama menjadi  pengajar seringkali ketat dengan teori.

Selalu berpikir pada idealisme, perferksionis dan seringkali mengesampingkan pada realitas. Almuktabar tidak pernah menjadi Pejabat teknis eselon 3 (Madya) dan Eselon 2 (utama). 

Karirnya dihabiskan sebagai pejabat fungsional di Kemendagri sebagai widyaswara. Karena itulah, sosok Almuktabar adalah sosok bersih, dan telaten, juga analitik.

Namun ada yang tidak biasa dilakukan oleh Almuktabar adalah menghadapi atau melayani kerja-kerja masyarakat yang membutuhkan tidak hanya bersih dan analitik. 

Seorang Sekda dan bahkan Pj. Gubernur adalah membutuhkan sikap kecepatan, taktis. Seorang pemimpin birokrat itu memang susah.  

Disatu sisi ia harus lentur, cepat, di sisi lain ia terikat dengan aturan-aturan yang mengikat. 

Disitulah tantangannya. Jika terjebak pada teoritik dan perfeksionis dengan mengesampingkan variable lainnya, maka yang terjadi adalah disharmoni. Memang sulit untuk menilai leadership setiap pemimpin. Tapi ada patokan yang harus diperhatikan di negara demokrasi, di era digital dan disruftif yakni, pembangunan yang partisipatif, kebijakan yang fleksibel dan tepat sasaran. Demikian!