Pak Jokowi, Tolonglah Banten, Kasihan Rakyatnya

Sebagai warga Banten, pembayar pajak, yang sering baca berita, tentu saja melihat kelakuan dua elit yang seringkali silang pendapat di permukaan ini membuat muak.

Muak karena mereka berdua dibiaya pajak rakyat, tapi kerjaannya marah-marahan. Hanya menunjukin keegoannya. Tidak ada rasa simpati dan empati kepada warga Banten yang butuh sikap cepat mereka. Petunjuk yang paling sederhana adalah urusan Tunjangan Pegawai yang selalu tak sinkron. Ini belum soal korupsi dll.  

Karena itulah, pada saat WH-Andika turun ke prambonan, saya berharap pemandangan ini berakhir. 

Presiden menunjuk Pj Gubernur yang lebih bijak yang bisa menurunkan tensi egonya. Untuk membawa kapal besar ke dermaga butuh nahkoda yang kompak. Saya berharap kepada Pak Jokowi, saya berharap Pak Presiden bisa mendengarkan jeritan warga banten seperti saya, juga nasib PNS kelas cilik.

Tapi Alamak.....ternyata Almuktabar yang kontroversial dan penuh drama itu akhirnya ditunjuk oleh Presiden. Entah pertimbangannya apa. (bisikan Mistis, Atensi Guru Spiritual?). 

Karena dari pandangan saya yang awam saja, ini tidak berdasarkan analisa strategis. (jika di survey, saya yakin 7 dari 10 Warga Banten tidak menghendaki Almuktabar jadi Pj. Sekda. 9 dari 10 ASN Banten Tidak setuju Al jadi Pj. Gubernur), Semoga Tim Pak Presiden bisa membuktikan dan terjun ke lapangan, membuktikan hal ini.
     
Kebijakan Kontroversial Al-Muktabar
Meski Almuktabar menjadi Pj.Gubernur Tak Diingingkan oleh banyak pihak, saya berhusnuzon bahwa Al akan melakukan perbaikan dan menurunkan egonya, terlebih menjadi seorang pemimpin. 

Iya tentu harus belajar kepada WH, pendahulunya. Jika ini  bisa  mengayomi, merangkul ASN-ASN, Eselon 2 dilingkungan Banten akan powerfull mendukung. 

Hanya ada Satu Bitang! Almuktabar. Kecerdasan dan jaringan yang dimiliki pak Al bisa menjadi modal utama untuk mempercepat pembangunan, sinegrisitas akan berjalan lancar. Tapi apa daya, pola kepemimpinan dan kecerdasan terhadap roda pemerintahan Al-Muktabar tak dibarengi dengan kecerdasarn dalam melihat sekeliling. 

Al-mewariskan koordinasi yang gugup, bahkan nyaris satu arah, Top Dhown. Model komunikasi pemerintahan yang telah usah.

Ada Beberapa Kebijakan yang membuat bising publik dan berakhir menggantung Berikut Diantaranya.
-Isu Reformasi Birokrasi Yang Justru Yang Lahirkan Kontreversi Antara Pergub dan Perda.

Al Muktabar dianggap hanya menimbulkan Kekacauan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepegawaian Akibat Penerapan Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Banten yang dilakukan secara serampangan.
-Sekolah Metaverse Yang Tak Berbasis Perencanaan (Hanya Menciptakan Kegaduhan)