Misi Penyelamatan Satelit Berujung Korupsi

Saat ditelusuri, Kementerian Pertahanan ternyata menunggak uang sewa satelit sebesar 16,7 juta dolar AS atau setahun setelah penyewaan satelit. Kala itu, satelit Avanti disewa dengan nilai kontrak 30 juta dolar AS sementara pemerintah baru membayar 13,2 juta dolar AS. 

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) Kemhan Bambang Hartawan pun berupaya menyelesaikan masalah anggaran saat itu. Kemhan sudah berupaya menegosiasi dengan Kemenkeu untuk pencairan anggaran, tapi Avanti ingin agar pembayaran segera dilaksanakan. 

"Saat ini kami harus menyelesaikan administrasi, harus normal. Kan jadi nggak ketemu. Kami bicarakan terus dengan kementerian lain. Proses di Indonesia kan lama. Nego dengan Kemenkeu, tapi sana sudah nggak tahan. Bagaimana belum bayar, belum bayar," kata Bambang kala itu.

Ia menambahkan, Kemhan akan membayar seluruh tagihan yang tersisa. Hanya saja masih butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang menghambat pencairan dana. 

Kominfo lantas melakukan tender untuk mengisi slot tersebut. Pemerintah akhirnya menetapkan PT Dini Nusa Kusuma sebagai pemenang lelang, tetapi perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan residu masalah pengadaan Satkomhan. Internal Kemhan pun tercatat berupaya menyelesaikan masalah satelit ini. 

Dinukil dari laman resmi Kemhan, Irjen Kemhan Letjen Ida Bagus Purwalaksana menggelar rapat koordinasi pengawasan internal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Itjen Kemhan, Jakarta, Senin (27/9/2021). Kala itu, Ida sempat menyinggung soal audit proyek Satkomhan orbit 123 bujur timur tersebut.

"Kemhan pada Desember 2015 telah menandatangani Kontrak Pengadaan Satelit dengan Airbus yang berisi tentang Pengadaan Satelit Mss (Mobile Satellite Service), Ground Segment beserta dukungannya, untuk menyelamatkan slot orbit 123 Bujur Timur, sebagai Program Satelit Komunikasi Nasional. Karenanya, kepada satuan kerja (satker) yang menjadi obyek audit, saya harapkan dapat membantu tim dengan memberikan dokumen yang diperlukan," ujar Ida kala itu.

Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu akhirnya angkat bicara bahwa ada ancaman kedaulatan terhadap negara apabila slot orbit 123 derajat Bujur Timur tak segera diselamatkan kendati secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai. Karena itu, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu. 

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ujar Ryamizard dikutip dari Kompas.id, Senin 17 Januari 2022. Ryamizard mengakui bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat memanfaatkan slot orbit pada 2015 belum mempunyai anggaran.

Pengoperasian satelit secara signifikan diakui dapat memperkuat sistem komunikasi Indonesia terutama pada masa pascapandemi, ketika sebagian besar masyarakat bekerja dan belajar dari rumah. Sebagai negara kepulauan, negara sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil dan kuat.

Namun, kita tidak boleh melupakan perkara slot GSO 123BT yang kosong akibat kegagalan pengadaan satelit pertahanan, yang menyebabkan pemerintah kehilangan dana setelah gagal mengamankan investasi untuk membayar Airbus sebagai produsen satelit. . Selain itu, pemerintah gagal membayar kontrak sewa satelit Avanti Communications, dan harus membayar denda yang berat setelah kalah dalam kasus arbitrase.