Jika pengangkatan wamen ini merupakan bentuk ketidakpuasan presiden atas kinerja menteri, semestinya presiden tinggal melakukan reshuffle.
Selain membebani anggaran, beban pikir dan penyakit hati presiden semakin menumpuk, dengan persoalan wakil menteri baru yang berupaya sekuat tenaga, untuk dapat sejalan dengan visi dan misi menteri tersebut.
Padahal, sebagaimana dilaporkan laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sehari setelah memperkenalkan dan melantik para menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin langsung memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) pagi.
Dalam arahannya Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.
Persoalannya, baik wakil menteri maupun menteri sebagai Pembantu Presiden, mampukah menjabarkan dan memahami visi misi dari Kepala Negara? Survei terbaru Charta Politika Indonesia menyebut 68,1% responden setuju Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan survei digelar pada 29 November-6 Desember 2021 dengan total responden 1.200 orang.
Survei dilakukan kepada laki-laki dan perempuan usia 17 tahun ke atas dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Menjadi hal biasa dalam dinamika sebuah pemerintahan. Ada banyak spekulasi yang beredar terkait penyebab reshuffle, semuanya mempunyai argumentasi berbeda-beda. Namun apapun argumentasi itu, tujuan reshuffle bermuara pada upaya peningkatan kinerja pemerintahan.
Ada tiga evaluasi yang dilakukan presiden dalam reshuffle kabinet yaitu evaluasi teknokratik, politik, dan publik.
“Hasil survei ini temuannya mayoritas hampir 60 persen yaitu persisnya 59,3 persen setuju dan sangat setuju agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, mengganti beberapa menteri tentu dengan beberapa catatan yang menjadi penilaian publik atas kinerja pemerintah di berbagai bidang tadi,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha dalam Youtube Poltracking, Selasa (26/10/2021).
Menurut amatan saya, besar kemungkinan pengangkatan wakil menteri dan isu reshuffle dilakukan untuk akselarasi program pemerintahan Jokowi yang belum terlaksanakan sesuai visi dan misi Jokowi sebagai Kepala Negara.
