Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Aspek Ekonomi

Seiring dengan perkembangan isu mengenai wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia melalui kajian-kajian yang ada. Banyaknya berita mengenai isu pemindahan ibu kota semakin didengungkan yang menimbulkan banyak pendapat dari beberapa kalangan masyarakat Indonesia. 

Diantara berbagai potensi positif dari kebijakan-kebijakan yakni yang bertujuan untuk konektivitas pemerataan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya antusias masyarakat agar lebih fokus terhadap bagaimana untuk menciptakan perekonomian yang baik dan merata. 

Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia yang memang dapat dibilang bukan hal yang mudah. Dimana dengan wilayah yang luas juga terdiri dari berbagai pulau dan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda yang menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan pemerataan ekonomi menjadi semakin rumit dan kompleks. 

Dikarenakan sebagian besar perekonomian di Indonesia berada di Pulau Jawa hal tersebut sebagai akibat dari posisi ibu kota yang berada di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa menjadi sebuah perdebatan yang tidak terselesaikan. 

Hal tersebut masih belum diketahui secara riil tingginya aktivitas perekonomian tersebut dikarenakan letak ibu kota atau karena terjadi dengan sendirinya. 

Tetapi secara logika dapat ditebak posisi ibu kota berdampak langsung terhadap perekonomian di wilayah sekitarnya. Pemindahan ibu kota negara baru menimbulkan banyak perspektif khususnya secara ekonomi baik negatif maupun positif.

Kawasan yang memiliki fungsi khusus dalam hal meningkatkan perekonomian negara merupakan pusat pertumbuhan nasional, dimana terdapat perdagangan jasa, bisnis, ataupun industri yang berskala nasional. 

Dengan adanya pusat pertumbuhan nasional tersebut maka secara otomatis daerah tersebut akan melalukan pembangunan untuk memfasilitasi daerah yang berada disekitarnya khususnya wilayah yang memiliki perbatasan daratan dengan wilayah yang memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang berskala nasional ataupun makro tersebut. 

Setiap negara tentunya memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang berskala nasional tersebut. Dan memiliki keunikan tersendiri seperti halnya di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar (Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua) tetapi pusat pertumbuhan ekonominya hanya berpusat di pulau Jawa (Jakarta).  

Dapat dilihat dari besaran ekspor dan investasi yang cenderung dari pulau Jawa dengan kondisi seperti itu maka akan adanya ketergantungan setiap wilayah. 

Padahal pada idealnya dengan adanya pulau-pulau besar di Indonesia justru terdapat pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang lainnya jadi tidak terfokus pada satu titik saja sehingga tidak terdapat ketergantungan yang berlebihan pada pulau Jawa saja.

Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan yang akan menghabiskan biaya pembangunan sekitar Rp 100 triliun. Dengan adanya pemindahan ibukota tersebut yang pembangunannya akan dilakukan selama 10 tahun dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan setiap tahunnya sekitar Rp 10 triliun. 

Biaya tersebut memanglah terbilang cukup besar tetapi pembiayaan tersebut merupakan investasi yang keuntungannya akan didapat nanti di masa mendatang sepanjang usia NKRI. 

Pengeluaran biaya Rp 100 triliiun untuk waktu sekitar 10 tahun ataupun kurang dari1% nilai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) , jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kemacetan yang terjadi di Jakarta yang kuang lebih menghabiskan biaya sekitar Rp 20 triliunnya per tahun. 

Biaya tersebut belum ditambah lagi dengan kerugian bencana alam seperti banjir serta semakin rendahnya daya dukung lingkungan dan lain sebagainya. Dengan pemindahan ibu kota tersebut di pulau Kalimantan akan menambah daya tarik tersendiri yang nantinya akan menambah devisi negara. 

Diharapkannnya penambahan devisi negara akan meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional mungkin hanya dampak pembangunan yang akan ditimbulkan pada saat ibu kota mulai menjalankan pembangunan.

Pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan dari segi ekonomi karena konsentrasi ekonomi tiap pulau terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. 

Berdasarkan data kontribusi ekonomi tahun 2017 masing-masing pulau antara lain pulau Sumatra 21,66%, pulau Kalimantan 8,20%, pulau Sulawesi 6,11%, pulau Maluku dan Papua 2,43%, pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta pulau Jawa 58,49%. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional terbesar berada di pulau Jawa adalah 58,49%, share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)  Jabodetabek terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional 20,85%.

Penggunaan dari sumber daya potensial yang belum termanfaatkan akan menjadi dampak positif bagi negara. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah di luar Pulau Jawa tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain. 

Adapun dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional adalah dengan real GDB Nasional +0,1%. Efek lain dari pemindahan ibu kota negara akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital sebesar 0,23% serta kenaikan Price of Labor  sebesar 1,37% dari hal tersebut terjadi indikasi ketimpangan yang menyempit. 

Pemindahan ibu kota ke wilayah alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

Pemindahan ibu kota negara juga akan menyebabkan minimalnya tambahan inflasi nasional walaupun pemindahan ibu kota negara banyak menimbulkan tekanan. Kurang lebih 0,2% basis poin tambahan inflasi nasional akibat pemindahan ibu kota negara baru. 

Tetapi dampak inflasi yang semakin rendah juga harus memiliki kesiapan sarana serta prasarana yang lebih baik pula di lokasi yang baru dan sektor produksi yang relatif beragam. 

Adapun beberapa infrastruktur yang dibutuhkan seperti Istana, Kantor Lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), Bangunan Strategis TNI/POLRI, Pangkalan Militer Fungsi Pendukung: Rumah Dinas ASN/POLRI/TNI, Sarana Pendidikan & Kesehatan, Hunian Non-ASN, Fasilitas SarPras, RTH, Kebutuhan pengadaan lahan. 

Dari infrastruktur tersebut kurang lebih membutuhkan 485,2 Triliun (USD 34,05 Billion). Adapun asumsi jumlah penduduk yang akan dipindahkan total : 1.500.000,00 ynag mencangkup seluruh pegawai pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, anggota POLRI dan TNI, serta anggota keluarga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan POLRI dan TNI dan pelaku ekonomi. 

Adapun KPBU dan Swasta yang diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan. Berikut skema pembiayaan di lokasi ibu kota yang baru 19,2% dengan dana Rp 93,5 triliun didanai oleh APBN untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, rumah dinas ASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan , ruang terbuka hijau serta pangkalan militer. 

Sekitar 54,6% dengan biaya Rp 265,2 triliun dari KPBU untuk beberapa pembangunan sarana seperti gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, sarana serta prasarana penunjang lainnya. 

Juga 26,2% dengan pembiayaan sekitar Rp 127,3 triliun yang didanai oleh swasta untuk pembangunan seperti perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan dan shopping mall.

Pemindahan ibu kota negara juga akan memberi dampak peningkatan perdagangan antar wilayah. Kurang kebih setengah dari wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan apabila lokasi baru tersebut memiliki konektivitas yang baik dengan wilayah-wilayah yang lainnya. 

Selain itu, adanya pemindahan ibu kota baru akan meningkatkan dorongan investasi di ibu kota baru serta dorongan investasi yang lebih luas lagi di wilayah sekitarnya. 

Adanya keterkaitan ekonomi pada provinsi ibu kota baru dengan provinsi lain disekitarnya merupakan dampak positif yang akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain di sekitar ibu kota. 

Selain itu, pemindahan ibu kota negara  ke luar pulau jawa akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama pada sektor jasa. 

Dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota ke luar wilayah jawa akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi serta teknologi di provinsi terpilih dan provinsi sekitarnya ibu kota.

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara baru juga memiliki peluang yang negatif. Menurut pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira melihat bahwa sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko serta mempersiapkan solusi dari berbagai permasalahan yang akan dihadapi nantinya. 

Seperti halnya dengan isu pemindahan ibu kota negara dengan telah di ketehui lokasinya  akan menjadikan lahan bagi para spekulen tanah nantinya akan memanfaatkan. Hal ini bisa menyebabkan biaya mengenai pembebasan lahan cukup tinggi sehingga pada akhirnya nanti bisa terkait beban utang pemerintah akan semakin meningkat. 

Risiko yang selanjutnya seperti bertolak belakang dengan meningkatnya inflasi karena pada kenyataannya dengan adanya arus urbanisasi akan mengakibatkan meningkatnya harga pokok di wilayah yang terpilih menjadi ibu kota baru tersebut. 

Kemudian hal lain lagi seperti pemerintah perlu meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota negara tersebut sebelum nantinya dipindahkan. 

Dampak dari pemindahan ibu kota negara ke luar pulau jawa menimbulkan banyak perspektif dari masyarakat Indonesia baik yang berdampak negatif ataupun positif ada yang pro ataupun kontra dan itu tergantung dari apa yang mereka rasakan. 

Mungkin bisa jadi masyarakat di luar pulau Jawa beranggapan acuh karena tidak ikut merasakan sendiri akibat yang di rasakan oleh masyarakat di wilayah Jawa yagn memiliki permasalahan baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. 

Ditambah lagi dengan perkembangan yang semakin canggih dan dirasa Indonesia ingin berusaha mengimbangi perkembangan tersebut karena Indonesia tidak ingin tertinggal jauh. Dengan adanya perkembangan tersebut Indonesia ingin memanfaatkan untung meningkatkan ekonomi negara. 

Pemindahan ibu kota memang bukan hal mudah apalagi dari segi ekonomi karena biaya yang diperlukan memang cukup besar tetapi dengan pembiayaan tersebut diharapkannya terjadi peningkatan terhadap perekonomian negara Indonesia. 

Usaha pemerintahan untuk pemindahan ibu kota yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara tidak akan berhasil apabila penduduk Indonesia juga hanya menyaksikan tanpa ikut berpatisipasi. 

Seperti halnya dengan pemindahan ibu kota masyarakat akan berlomba- lomba untuk meningkatkan harga jual lahan untuk kepentingan individual. 

Pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan diharapkan dapat menjadi ibu kota yang yang dapat menyelesaikan ataupun meminimalkan permasalahan yang berada di ibu kota yang lama baik dari segi ekonomi ataupun lingkungan.

Dampak dari pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah di perhatikan karena dengan adanya pemindahan ibu kota pemerataan pendapatan juga tidak ada yang saling tumpang tindih ataupun ada wilayah yang paling unggul agar tidak terjadi ketergantungan tiap wilayah. 

Dengan pemindahan ibu kota negara tentunya hutang negara juga akan semakin besar karena dalam pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru di harapkannya dapat menguntungkan negara bahkan dapat membantu hutang negara yang digunakan untuk pembangunan ibu kota yang baru. 

Karena berdasarkan argumen yang di terima banyak memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara baik dari investasi dan lain sebagainya.  

Banyak beberapa negara tetangga yang pernah melakukan pemindahan ibu kota dan hal itu merupakan hal yang wajar apabila ibu kota negara yang lama sudah terlalu banyak permasalahan dan pelanggaran yang di lakukan hingga tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut selain memindahkan ibu kota yang lama ke lokasi yang lebih banyak memiliki potensi baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan.Dengan prosi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi  kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. 

Sementara daerah lain, porsi sumbangannya  terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya  terhadap nasional. 

Tetapi yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan  terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6% Hal ini amat kontras dengan porsi investasi  terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi  yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. 

Ini  jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara  ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang di hasilkan di daerah ini di bawa ke Jawa. 

Dengan adanya pemindahan ibu kota juga akan menimbulkan dampak positif bagi pelaku ekonomi di wilayah tersebut untuk memasarkan hasil produk dari wilayah itu sendiri karena dengan pemindahan ibu kota akan meningkatkan perekonomian wilayah itu sendiri dan sekitarnya. 

Secara otomatis dengan pemindahan ibu kota maka akan meningkatkan aktivitas di wilayah tersebut apabila masyarakat setempat dapat memanfaatkan hal tersebut maka akan meningkatkan perekonomian mereka sendiri karena ibu kota merupakan hal inti yang menarik daya tarik masyarakat luar Kalimantan ataupun luar negara untuk datang ke ibu kota yang baru dengan konsep penataan yang cocok dan sesuai. 

Diharapkannya dengan pemindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan tidak terjadi kerugian yang muncul akibat dari kegagalan dalampembangunan ibu kota negara yang baru serta bencana yang di timbulkan akibat ulah dari manusinya. 

Pemerintah juga perlu bersosialisasi kepada masyarakat setempat untuk menggunakan peluang tersebut dengan baik karena setiap negara akan serasi apabila sumber daya manusia antar penduduk dan anggota pelaksana undang-undang serasi. 

Dalam arti itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat agar mereka lebih siap menjadi masyarakat ibu kota negara dengan begitu beragamnya persaingan untuk meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. 

Tidak hanya wilayah ibu kota tetapi wilayah-wilayah di sekitar ibu kota juga akan mengalami peningkatan perekonomian wilayah tersebut. Dan tujuan utama yang ingin di capai terjadinya pemerataan perekonomian negara.

Sumber :www.academia.edu

Sumber : visi pemindahan ibu kota 2033

Sumber : swa.co.id 

Sumber : m.liputan6.com