Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Aspek Ekonomi

Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan yang akan menghabiskan biaya pembangunan sekitar Rp 100 triliun. Dengan adanya pemindahan ibukota tersebut yang pembangunannya akan dilakukan selama 10 tahun dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan setiap tahunnya sekitar Rp 10 triliun. 

Biaya tersebut memanglah terbilang cukup besar tetapi pembiayaan tersebut merupakan investasi yang keuntungannya akan didapat nanti di masa mendatang sepanjang usia NKRI. 

Pengeluaran biaya Rp 100 triliiun untuk waktu sekitar 10 tahun ataupun kurang dari1% nilai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) , jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kemacetan yang terjadi di Jakarta yang kuang lebih menghabiskan biaya sekitar Rp 20 triliunnya per tahun. 

Biaya tersebut belum ditambah lagi dengan kerugian bencana alam seperti banjir serta semakin rendahnya daya dukung lingkungan dan lain sebagainya. Dengan pemindahan ibu kota tersebut di pulau Kalimantan akan menambah daya tarik tersendiri yang nantinya akan menambah devisi negara. 

Diharapkannnya penambahan devisi negara akan meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional mungkin hanya dampak pembangunan yang akan ditimbulkan pada saat ibu kota mulai menjalankan pembangunan.

Pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan dari segi ekonomi karena konsentrasi ekonomi tiap pulau terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. 

Berdasarkan data kontribusi ekonomi tahun 2017 masing-masing pulau antara lain pulau Sumatra 21,66%, pulau Kalimantan 8,20%, pulau Sulawesi 6,11%, pulau Maluku dan Papua 2,43%, pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta pulau Jawa 58,49%. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional terbesar berada di pulau Jawa adalah 58,49%, share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)  Jabodetabek terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional 20,85%.

Penggunaan dari sumber daya potensial yang belum termanfaatkan akan menjadi dampak positif bagi negara. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah di luar Pulau Jawa tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain. 

Adapun dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional adalah dengan real GDB Nasional +0,1%. Efek lain dari pemindahan ibu kota negara akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital sebesar 0,23% serta kenaikan Price of Labor  sebesar 1,37% dari hal tersebut terjadi indikasi ketimpangan yang menyempit. 

Pemindahan ibu kota ke wilayah alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.