Misi ISAF adalah untuk mengembangkan pasukan keamanan Afghanistan yang baru dan memungkinkan pihak berwenang Afghanistan untuk memberikan keamanan yang efektif di seluruh negeri untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi dan pembentukan aturan hukum, dengan tujuan untuk mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi teroris.
ISAF berkontribusi pada rekonstruksi dan pembangunan di Afghanistan. Hal ini dilakukan terutama melalui Tim Rekonstruksi Provinsi (PRT) multinasional -- yang dipimpin oleh negara-negara penyumbang pasukan ISAF secara individu -- mengamankan wilayah di mana pekerjaan rekonstruksi dapat dilakukan oleh aktor-aktor nasional dan internasional. PRT juga membantu pihak berwenang Afghanistan secara progresif memperkuat lembaga-lembaga yang diperlukan untuk sepenuhnya membangun pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta untuk mempromosikan hak asasi manusia. Peran utama PRT dalam hal ini adalah untuk membangun kapasitas, mendukung pertumbuhan struktur tata kelola dan mempromosikan lingkungan di mana tata kelola dapat ditingkatkan.
ISAF adalah salah satu operasi manajemen krisis internasional terbesar yang pernah ada, menyatukan kontribusi dari hingga 51 negara yang berbeda. Pada akhir 2014, proses transisi tanggung jawab keamanan penuh dari pasukan ISAF ke pasukan tentara dan polisi Afghanistan telah selesai dan misi ISAF berakhir. Ini segera digantikan oleh misi non-tempur baru yang dipimpin NATO, Resolute Support, untuk melatih, memberi nasihat dan membantu pasukan dan institusi keamanan Afghanistan.
Resolute Support Mission (RSM) beroperasi dengan satu hub (di Kabul/Bagram) dan empat cluster di Mazar-e Sharif (Afghanistan utara), Herat (Afghanistan barat), Kandahar (Afghanistan selatan) dan Laghman (Afghanistan timur).
Fungsi utama termasuk: mendukung perencanaan, pemrograman dan penganggaran; memastikan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan; mendukung ditaatinya prinsip rule of law dan good governance; mendukung pembentukan dan keberlanjutan proses seperti pembangkitan tenaga, perekrutan, pelatihan, pengelolaan dan pengembangan personel.
Dasar hukum RSM bertumpu pada undangan resmi dari pemerintah Afghanistan dan Status of Forces Agreement (SOFA) antara NATO dan Afghanistan, yang mengatur keberadaan pasukan Sekutu. Dukungan Tegas juga didukung oleh masyarakat internasional pada umumnya. Hal ini tercermin dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2189, yang diadopsi pada 12 Desember 2014. Resolusi ini menyambut baik RSM dan menggarisbawahi pentingnya dukungan internasional yang berkelanjutan untuk stabilitas Afghanistan.
Namun, pada April 2021, Sekutu memutuskan untuk memulai penarikan pasukan RSM pada 1 Mei 2021 dan misi dihentikan awal September 2021.
IRAK
NATO melakukan operasi dukungan yang relatif kecil tetapi penting di Irak dari tahun 2004 hingga 2011 yang terdiri dari pelatihan, pendampingan, dan membantu Pasukan Keamanan Irak. Pada KTT Istanbul pada bulan Juni 2004, Sekutu mengatasi perbedaan mereka dan setuju untuk menjadi bagian dari upaya internasional untuk membantu Irak membentuk pasukan keamanan yang efektif dan akuntabel. Hasilnya adalah pembentukan Misi Pelatihan NATO di Irak (NTM-I). NTM-I menyampaikan pelatihan, saran, dan dukungan pendampingannya di sejumlah tempat yang berbeda. Semua negara anggota NATO berkontribusi pada upaya pelatihan baik di dalam atau di luar Irak, melalui kontribusi keuangan atau sumbangan peralatan. Secara paralel dan memperkuat inisiatif ini, NATO juga bekerja dengan pemerintah Irak dalam kerangka kerja sama terstruktur untuk mengembangkan Aliansi. Namun bila ditilik ke belakang, invasi militer untuk menjatuhkan rezim Sadam Husein, memakan korban dan memprakprandakan kota yang cukup Indah. Dan hingga saat ini masih menyisahkan permasalahan internal negara, antar faksi dan aksi ancaman keamanan bagi rakyat sipil
NATO dan Libya
Menyusul pemberontakan rakyat melawan rezim Gaddafi di Benghazi, Libya, pada Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1970 dan 1973 untuk mendukung rakyat Libya, " mengutuk pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia ". Resolusi tersebut memperkenalkan langkah-langkah aktif termasuk zona larangan terbang, embargo senjata dan otorisasi bagi negara-negara anggota, bertindak sebagaimana mestinya melalui organisasi regional, untuk mengambil " semua tindakan yang diperlukan " untuk melindungi warga sipil Libya.
